Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik pemerintah negara bagian (Pemda) yang lebih memilih mengakumulasi anggaran bank dibandingkan membelanjakannya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana untuk disalurkan ke negara bagian. Namun, lanjutnya, anggaran tersebut kerap disalahgunakan.

Ia mencontohkan, pemerintah pusat selalu memberikan insentif ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi seperti krisis Covid-19 atau kenaikan harga komoditas yang tajam. Harapannya, perekonomian cepat pulih.

Sayangnya, menurut Sri Mulyani, pemerintah negara bagian malah tidak menyediakan anggaran saat pemerintah pusat memberikan dana tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah kerap menjadi penghambat upaya pemerintah pusat yang ingin perekonomian cepat pulih.

“Karena ketika pemerintah pusat mencoba memperluas belanja dan meningkatkan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, provinsi mendapat transfer, lalu remitansinya terhenti di bank, mereka tidak membayar,” jelas Sri Mulyani pada seminar desentralisasi keuangan internasional. Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, menurut Rabu (25/9/2024).

Untuk itu, auditor pemerintah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Kementerian Keuangan masih berupaya menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah agar upaya intervensi pasar semakin meningkat dan dirasakan masyarakat.

“Nah, karena ini perjalanan yang panjang, saya kira seminar seperti ini akan sangat membantu teman-teman kita semua, khususnya yang ada di daerah,” ujarnya.

Apalagi, dalam acara yang sama, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jumlah desa atau desa yang berada di atas garis kemiskinan mencapai 75.000 desa. Kini, lanjutnya, jumlah desa mandiri baru mencapai sekitar 20.000 desa.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA