Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan (MK) Sri Muljani Indravati mengusulkan penggunaan cadangan pembiayaan investasi pada perusahaan pelat merah seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 6,1 triliun. 

Sri Muljani meminta DPR meningkatkan pembiayaan investasi atau penyertaan modal masyarakat (PMN) tunai kepada lima badan usaha milik negara (BUMN) dalam cadangan pembiayaan investasi. 

“Stok pembiayaan investasi Rp13,67 triliun. Hari ini kami usulkan hanya US$6,1 triliun,” ujarnya, Senin (7 Mei 2024) saat Pengenalan APBN Tahun Anggaran 2024. Penguatan Penyertaan Masyarakat. 

Bendahara Negara menjelaskan, lima BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp2 triliun dan PT Industri Kereta Api (Persero) senilai Rp965 miliar. 

Pemerintah akan menggunakan cadangan pembiayaan investasi untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp500 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, dan Badan Bank Pertanahan sebesar Rp1 triliun. 

Tak hanya itu, Shri Muljani mengungkapkan pemerintah akan memberikan komitmen penjaminan sebesar USD 635 miliar. 

Kami telah memberikan jaminan sebesar 635 miliar birr. “Ini mengalokasikan dana untuk agunan ketika ada kewajiban,” lanjutnya. 

Pada dasarnya pemerintah mengajukan pembiayaan investasi atau PMN dalam bentuk tunai dan setara kas senilai Rp 176,2 triliun pada APBN 2024. 

PT Hutama Karya (Persero) menjadi perusahaan penerima penyertaan modal terbesar pada tahun ini yakni Rp 18,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk tambahan PMN dengan tambahan cadangan pembiayaan investasi senilai Rp 1 triliun. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Eric Tohir melaporkan ke DPR pada awal Juni bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai penggunaan cadangan investasi APBN oleh PMN sebesar $13,6 triliun pada tahun 2024.

PMN 2024 Badan Usaha Milik Negara yang diusulkan mendapat alokasi cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 1 triliun, dan HK. Sebesar Rp 1,6 triliun.

Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG dijadwalkan mendapat masing-masing Rp 3 triliun.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel