Bisnis.com, JAKARTA – Jelang keputusan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan risiko utang tetap terjaga dengan desain defisit APBN 2025 sebesar 2,53%.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat Komisi Ketua Badan Statistik (BPS) pada Rabu 28/8/2024.

Rapat tersebut memuat agenda pembahasan asumsi dasar RUU APBN 2025 dan pengambilan keputusan asumsi dasar RUU APBN 2025.

Salah satu yang tertuang dalam RAPBN tahun 2025 adalah target pendapatan negara sebesar 2.996,9 triliun aryi dengan rencana belanja negara sebesar 3.613,1 triliun. Artinya, ada proyeksi defisit APBN sebesar 616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun mendatang.

Menurut Sri Mulyani, defisit APBN tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29%. Namun perkiraan tahun 2025 dinilai aman, terutama untuk utang pemerintah.

“Level 2,53% cukup memberikan ruang dan kewaspadaan agar defisit dan utang kita tidak terus meningkat,” kata Sri Mulyani, Rabu (28/8/2024).

Menurut dia, pemerintah menambah defisit APBN untuk memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan berbagai program dan janji kampanye.

“Kerugian finansial terjadi 2,53% sehingga pada tahun pertama kita masih bisa melaksanakan berbagai program yang menjadi prioritas dan janji, APBN tidak bingung atau kredibilitasnya rusak,” kata bendahara.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel