Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan salah satu penyebab APBN 2025 ditetapkan defisit 2,53% atau setara Rp 616,2 triliun PDB adalah untuk mempersiapkan kehidupan Presiden Joko Widodo (Jokowi). ). program setelah dia pensiun pada bulan Oktober.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar Rp616,2 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto harus menjaga tingkat keseimbangan ketiga faktor tersebut. 

Pertama, keberlangsungan prioritas pemerintahan [Jokowi], jelas Sri Mulyani pada Rapat DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2024).

Kedua, lanjutnya, memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan program-program yang sesuai dengan janjinya. Ketiga, memastikan keberlanjutan finansial dalam jangka menengah dan panjang.

Sri Mulyani tak keberatan mengatasi defisit anggaran, yang dipikirkan pemerintah untuk mengakhiri utang. Namun, dia mengatakan portofolio pinjaman akan terus dikelola secara hati-hati.

“Rasio utangnya aman dan sangat rendah dibandingkan negara mitra,” jelasnya.

Bankir negara itu mengatakan, pemerintah terus melakukan pendalaman pasar guna menciptakan pinjaman yang lebih baik dan stabil. Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah terus mendorong program keuangan yang inovatif, kreatif, dan berkelanjutan dengan partisipasi individu.

Sebelumnya, saat pengumuman pengumuman anggaran dan rilis RAPBN 2025, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa APBN akan didanai menggunakan sumber pendanaan yang aman dan bijaksana.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun yang meliputi penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

“Reformasi perpajakan akan terus dilakukan dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan aktivitas wajib pajak, memperbaiki administrasi dan manajemen perpajakan, serta memberikan insentif dan tindakan perpajakan yang tepat sasaran,” ujarnya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023). ). ).

Saat ini belanja pemerintah pada tahun 2025 telah dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun yang meliputi belanja pemerintah sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Ini akan sangat efisien dan menguntungkan, selain mendukung prioritas pemerintah juga dapat menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian,” kata Jokowi.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel