Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan aturan baru mengenai pembebasan pajak atas barang impor, salah satunya pajak pesawat dan suku cadang.
Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMF) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Bagi Penyelenggaraan Sistem Dasar Administrasi Perpajakan atau Penerapan Sistem Dasar Perpajakan yang akan mulai berlaku pada tahun 2025. 1 Januari
Salah satu barang yang dibebaskan dari bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.
Peraturan tersebut mencakup pesawat terbang dan suku cadangnya, serta perlengkapan keselamatan penerbangan dan perlengkapan keselamatan pribadi, perlengkapan perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh maskapai penerbangan komersial nasional, serta suku cadangnya.
Selain itu, peralatan perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh negara tujuan Perusahaan Angkutan Udara Komersial Nasional digunakan untuk memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Komersial Nasional, ujarnya. Rabu (11/06/2024).
Selain pesawat terbang dan suku cadangnya, Perda tersebut juga mengecualikan peti mati, buku, kapal, kereta api beserta suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, pekerjaan penyediaan minyak dan gas, vaksin polio, senjata dan amunisi, dan lain-lain.
Seperti diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di Indonesia memberatkan maskapai dan penumpang. Hal ini berdampak pada mahalnya harga tiket pesawat.
Dalam Laporan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan peningkatan pengadaan dan penyaluran avtur serta pajak pada industri penerbangan dapat menurunkan harga avtur dan tiket pesawat.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan ada beberapa rencana yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga tiket, seperti kebijakan suku cadang dan pajak PPN serta beberapa pemasok bahan bakar penerbangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan penurunan harga tiket pesawat masih dibahas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).
Ia mengatakan, pemerintah terus menggalakkan program perjalanan atau pariwisata 5.0 Indonesia. Salah satu topik yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.
“Salah satu yang dibicarakan adalah terkait harga tiket yang lebih kompetitif. Ini pasti akan dibicarakan baik dengan Kementerian Pusat maupun Pertamina,” kata Airlangga dalam konferensi pers membahas usulan kementerian untuk program quick win di bidang perekonomian Jakarta,. Minggu (11/03/2024).
Tarif penerbangan masih kontroversial. Pasalnya, harga tiket angkutan umum di Indonesia cukup mahal. Tiket pesawat yang mahal telah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sektor pariwisata negara ini selama 10 tahun terakhir.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel