Bisnis.com, Jakarta – Enam kantor keluarga yang berbasis di Singapura yang terlibat kasus pencucian uang senilai S$3 miliar (setara Rp 36,2 triliun) telah menerima keringanan pajak dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).
Wakil Perdana Menteri dan Ketua MAS Gan Kim Yong mengatakan dalam jawaban tertulis kepada parlemen bahwa manfaat pajak akan dibatalkan mulai tahun keuangan di mana pemodal kantor keluarga atau pasangannya dituntut atau dihukum. Namun manfaat yang diberikan sebelumnya tidak akan dicabut kecuali insentif perpajakan dilanggar.
Bloomberg melaporkan pada Rabu (7/3/2024) bahwa pemerintah Singapura telah meningkatkan pengawasan terhadap kantor keluarga dan dana lindung nilai serta menutup perusahaan-perusahaan yang tidak aktif. Pada Selasa (7 Februari 2024), pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang bertujuan untuk memperketat kontrol terhadap aliran uang ilegal menyusul insiden besar yang mengguncang pusat keuangan Asia tersebut.
Gan menambahkan bahwa nilai total aset yang disita dari para tahanan yang terkait dengan salah satu perwalian keluarga “secara signifikan melebihi” manfaat pajak yang ditawarkan.
Pemerintah Singapura saat ini memberikan sorotan baru terhadap tantangan pengelolaan kekayaan asing di negara kota tersebut. Rekornya adalah 10 orang dari Tiongkok didakwa dalam skandal pencucian uang terbesar di negara itu dalam waktu kurang dari setahun.
Bloomberg mengatakan Singapura sedang berjuang untuk menyeimbangkan perannya sebagai pusat keuangan dengan upayanya untuk menarik orang-orang super kaya di dunia. Upaya ini telah membantu mengubah Singapura menjadi pusat pengelolaan kekayaan terkemuka, namun negara ini juga dilanda serangkaian skandal dalam beberapa tahun terakhir – dan janji pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan.
Reputasi Singapura sebagai pusat keuangan utama diuji tahun lalu. Otoritas Moneter Singapura mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka akan meningkatkan pengawasan dan melindungi terhadap risiko pencucian uang di ruang kantor keluarga.
Sebelum kejadian ini, Singapura juga diguncang skandal yang melibatkan arus kas besar dari dana kekayaan negara Malaysia 1MDB dan Wirecard AG Jerman. Peningkatan ini telah mengakibatkan pelarangan pemodal, orang-orang yang dipenjara, dan bank yang didenda karena lemahnya pengendalian internal.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel