Bisnis.com, Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan yang dihimpun mencapai Rp 297,78 triliun atau tumbuh 16,26% year-on-year hingga Agustus 2024. 

Kinerja tersebut salah satu penyebabnya adalah pengelolaan dana payroll dengan Rp 21 miliar atau lebih dari 1,2 juta klien.

Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarna mengatakan BSI terus berupaya mempertahankan kinerja melalui optimalisasi dana anggaran rendah yang tumbuh pesat sebesar 22,15% pada periode yang sama.

“Saat ini BSI sedang fokus pada pengembangan dana murah di segmen ritel. Salah satunya melalui sistem payroll. Melalui payroll ini menjadi salah satu pintu gerbang awal untuk menarik ekosistem transaksi syariah,” ujarnya. ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/09/2024).

Sebagai gambaran, BSI menghimpun dana hemat biaya atau CASA (Current Saving Account) meningkat menjadi Rp 184 triliun pada Juni 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 21,65%. 

Jumlah pelanggan yang membayar mencapai 1,1 juta. Sedangkan DPK mencapai Rp297 triliun atau meningkat 17,5% pada periode yang sama.

Anton menjelaskan, saat ini BSI menjalin kerja sama dengan lebih dari 1.400 organisasi dalam bidang payroll. Kerjasama tersebut meliputi pembayaran gaji, pembiayaan pegawai dan transaksi jasa keuangan lainnya. 

“Payroll menjadi jembatan bagi perusahaan ritel untuk mengakses pembiayaan berisiko rendah. “Dengan posisi ini pada Agustus 2024, maka npf (non-performing finance) payroll BSI akan kurang dari 1%,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan melalui sistem pembayaran sehat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan penjualan ritel.

Di sisi lain, BSI terus membuka peluang kerjasama payroll dengan mitra terkait. Sementara itu, pada hari ini, Kamis (26/9), BSI memperkuat posisinya di bidang penggajian bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Terkait upaya strategis tersebut, Plt. Kepala BKN Hariomo Dwi Putranto mengatakan BSI dan BKN menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran gaji kepada 2.374 pegawai negeri sipil BKN dan pegawai PPPK di seluruh Indonesia.

“Kolaborasi ini merupakan langkah awal BKN dalam mengembangkan literasi keuangan syariah di Indonesia.” “Sinergi ini kami harapkan dapat mendorong optimalisasi penggunaan layanan yang tepat khususnya di lingkungan BKN,” kata Hariomo.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel