Bisnis.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara karena gagal menarik investor.

Anggota Fraksi PKS Suriyadi Jaya Purnama mengatakan, total anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan IKN pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sementara itu, Saryadi mengatakan, pembiayaan melalui KPS dan investasi bersih swasta masih rendah.

Tahun 2023 hingga Januari 2024, investasi di IKN hanya Rp 47,5 triliun, yakni swasta Rp 35,9 triliun, sisanya pemerintah Rp 11,6 triliun. Padahal, target investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun. Akhir tahun ini,” kata Suriyadi di Jakarta, Senin (6/3/2026).

Terkait hal tersebut, ia menyayangkan pengunduran diri Direktur IKN Bambang Susantuno dan Wakil Direktur IKN Doni Rahajo, hanya dua bulan sebelum rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Ia mengatakan: “Kami juga meyakini pengunduran diri kedua pimpinan senior otoritas IKN tersebut tentunya akan menjadi pukulan berat bagi otoritas IKN sebagai sebuah organisasi.”

Ia meyakini meski saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR Raja Julie Antony sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab. Presiden dan Wakil Presiden OIKN, Otoritas IKN sebagai organisasi memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini.

Jika melihat RPJMN 2020-2024, jelas pembangunan IKN saat ini tidak sesuai rencana yakni durasi 5 tahun dan biaya Rp 466,04 triliun dari APBN Rp 90,35 triliun. Rp 252,46 PPP. APLIKASI. miliar dan badan komersial atau swasta Rp 123,23 miliar.”

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel