Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Sementara Nasional (PDNS) 2. Puluhan layanan tersebut diluncurkan setelah pekan lalu peretas yang dikenal dengan nama Brain Cipher memberikan kunci dekripsi pada Rabu (4/7/2024). 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto membenarkan rehabilitasi dilakukan dengan strategi decoding.

“Hingga Selasa, 9 Juli 2024 pukul 19.00 WIB, total sudah ada 30 layanan dari 12 K/L/D yang berhasil direstorasi menjadi Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024). .

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang diterapkan pada 282 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di PDNS 2, terdapat 167 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdampak.

Saat ini ada sekitar tujuh layanan dari enam kementerian, lembaga, dan enam daerah yang sedang kami coba pulihkan, ujarnya.

Menurut Hadi, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan cadangan data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan cadangan lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menggunakan strategi dekripsi untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkena dampak, dan kini kami secara bertahap menanganinya dengan hati-hati,” ujarnya.

Ismail, Plt Direktur Jenderal Program Penerangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek merupakan langkah darurat yang dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2024. Rehabilitasi difokuskan pada pelayanan publik prioritas seperti layanan imigrasi sebagai bagian dari keadaan darurat,” jelasnya.

Menurut CEO Ismail. Strategi jangka pendek tersebut juga tengah dilakukan proses otopsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Selain itu, dalam jangka menengah, pemerintah berencana mengerahkan penyewa, memperbaiki tata kelola, dan standar operasional prosedur (SOP) yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah akan melakukan audit keamanan terhadap PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan diperpanjang hingga September 2024. Setelah itu diharapkan. November 2024,” kata Ismail.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel