Bisnis.com, JAKARTA – Satgas BAKTI Kominfo telah menyampaikan laporan akhir kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi.

Staf yang dipimpin Sarwoto Atmosutarno ini menunjukkan keberhasilan dalam memberikan rekomendasi solusi, khususnya terkait pengembangan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan hot backup satelit (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas mengawasi penyelesaian seluruh 5.618 proyek BTS 4G dengan kapasitas Rp12,045 triliun dan opex Rp144,878 miliar per bulan. Hingga 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (628 BTS di antaranya dalam keadaan force majeure dan terus diselesaikan) BAKTI telah menyelesaikan 5.321 lokasi di udara.

Sebanyak 297 fasilitas lainnya sedang dibangun akibat kahar keamanan di wilayah Papua. Sedangkan untuk proyek HBS, berdasarkan keputusan dan rekomendasi pengurus BAKTI, Satgas merekomendasikan penghentian kontrak HBS dengan pengembalian uang 100% dan jumlah uang Rp3,5 triliun.

Pada periode pendampingan Satgas terakhir, BAKTI juga baru saja meraih penghargaan Kepemimpinan Transformasional terbaik dalam ajang “GCG Awards 2024” dari Kejaksaan Agung RI dan CNBC Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam hal kepengurusan dan pengelolaan usaha.

“Pekerjaan sudah kami selesaikan khususnya terkait dua isu besar BAKTI Kominfo yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G, kami banyak memberikan rekomendasi terkait kestabilan kontrak capex dan kontrak operasional dan pemeliharaan,” kata Sarwoto dalam sebuah pernyataan. siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Para pekerja, lanjutnya, juga menyetujui solusi penyelesaian masalah keamanan dan force majeure di kawasan. Untuk satelit HBS, Pokja merekomendasikan penghentian kontrak karena penggelaran satelit utama SATRIA 1 telah selesai sebagai syarat dan anggaran dialokasikan untuk penyediaan segmen darat jarak jauh 2 SATRIA 1 dalam rupiah murni.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi mengatakan penyelesaian proyek BTS 4G merupakan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil nyata dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjamin kemajuan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas BAKTI Kominfo yang berhasil menyelesaikan misinya. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti berhasil dan efektif baik untuk masyarakat, dana, juga berkat bantuan dan kerja keras. dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap model kerja ini dapat digunakan sebagai model pendidikan atau referensi untuk debottlenecking dan untuk mencapai proyek-proyek di pemerintahan dan sekolah yang memerlukan kerja sama organisasi untuk mengurangi risiko sekaligus mengadopsi solusi yang penting bagi tata kelola yang baik.

Direktur Senior BAKTI Fadhilah Mathar juga mengapresiasi kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat termanfaatkan dengan banyaknya komentar positif dari orang-orang yang berkompeten di posisinya di pemerintahan.

“Proyek BTS 4G terus berjalan dan telah dibuka penyelesaiannya oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2023, antara lain berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo dan Wamenkominfo yang mengawali kerja baik Satgas BAKTI.

Terima kasih juga kepada Presiden dan seluruh anggota Satgas yang terus memantau secara cermat kelangsungan dan efisiensi keekonomian proyek infrastruktur BAKTI Kominfo, tambahnya.

Sedangkan Satgas BAKTI Kominfo dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada tanggal 12 Oktober 2023. Tugas ini dibentuk dalam rangka melengkapi dan meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi yang disediakan. oleh BAKTI Kominfo.

Dalam keputusan Menkominfo tersebut, diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala dan inefisiensi hukum dan kebijakan kerja, guna melengkapi dan mengoptimalkan infrastruktur komunikasi dan informasi.

Satgas yang bernama lengkap “Satgas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” bertugas menyelesaikan permasalahan yang ada, melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Peran Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi yang mendukung pemanfaatan internet di kawasan 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan fiber optik Palapa Ring, penyediaan HBS dan pekerjaan. SATRIA-1 harus selesai dan dikerjakan tepat waktu, sesuai program sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Solusi cepat dengan solusi strategis atas permasalahan dan permasalahan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan dan keuangan, serta mengikuti alur proses yang transparan dan akuntabel sesuai hukum;

3. Memberikan kebijakan pelaksanaan dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kerja sama dan kerjasama kedua belah pihak

4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada BAKTI Kominfo untuk memperbaiki pola kerja dan proses bisnisnya. Tugas Ketua Satgas BAKTI:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika • Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika; Presiden:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika; Wakil Presiden:

• Fadhilah Mathar, Direktur BAKTI Kominfo; Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Pelayanan dan Tata Usaha BAKTI Kominfo; Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo; • Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Broadband, Direktorat Jenderal Administrasi Penerangan dan Pos, Kominfo; • Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Komunikasi dan Informatika; • Hermanto, Direktur Humas Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia; • Arif Wibawa, Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; • Sutrisno, Direktur Penelitian II Deputi Direktur Penelitian, Keuangan dan Pengembangan Organisasi Pembangunan Ekonomi; • Emin A. Muhaemin, Direktur Strategi dan Kebijakan Pembangunan Umum, Departemen Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah; • Raden Ari Widianto, Direktur Pelayanan Hukum, Departemen Hukum

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel