Business.com, JAKARTA – Kalangan buruh berterus terang mengapa program perumahan bersubsidi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak laku dan banyak yang berhenti.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan lokasi yang tidak strategis menjadi alasan utama para pekerja enggan mengambil kredit perumahan bersubsidi dari pemerintah.

Rata-rata jauh dari tempat pekerja bekerja sehingga perjalanan memakan waktu 2-3 jam, sehingga tidak efisien dan efektif, kata Sunarno saat aksi unjuk rasa penolakan penghematan perumahan rakyat (Tapera). sedang mengerjakan Pada Kamis (27/6/2024) di halaman Monumen Nasional (Mons).

Sunarno mengatakan pemerintah sebaiknya menentukan lokasi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang lebih strategis. Terutama dalam memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas dan transportasi.

Artinya perumahan harus dapat diakses oleh pekerja, terutama terintegrasi dengan tempat kerja mereka, dengan akses transportasi dan fasilitas yang mudah, katanya.

Sementara itu, pada aksi demonstrasi hari ini, para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (JBRAK) menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diantaranya mendesak Presiden Jokowi untuk menciptakan perumahan rakyat yang memadai, terjangkau atau terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terhubung dengan lapangan kerja, dan dapat diakses oleh moda transportasi modern.

Selain itu, Presiden Jokowi juga harus mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 karena dinilai akan menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat dan pekerja, sehingga berdampak pada kurangnya jaminan kerja, rendahnya upah, PHK, kesulitan gaji, dan akhirnya perumahan. .

Sebelumnya, Wakil Presiden Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Joko Setijowarno mengatakan, proyek perumahan bersubsidi seringkali terhambat karena infrastruktur jalan dan angkutan umum yang tidak memadai.

Akibatnya, banyak penghuni perumahan bersubsidi memilih mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya untuk menekan biaya transportasi. Ia menekankan bahwa akses yang memadai dan layanan transportasi umum sangat penting untuk menyelesaikan masalah kemacetan, polusi, dan efektivitas biaya hidup.

“Banyak rumah subsidi yang mangkrak karena kurangnya pelayanan angkutan umum sehingga masyarakat enggan membeli rumah meski mendapat subsidi,” kata Joko dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024). /2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, dalam debat Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Jumat (14/6/2024), muncul situasi cukup mengejutkan di rumah subsidi Villa Kenkana Sikarang.

Rumah subsidi yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2017 lalu banyak yang kini terbengkalai karena pemiliknya sudah lama tinggal. Situasi tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan data ketimpangan kepemilikan rumah (survei) yang masih dilaporkan sebesar 9,9 juta. FYI, salah satu alasan pemerintah menggunakan Tapera adalah untuk mengurangi backlog perumahan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel