Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk gugus tugas untuk menindak impor atau penyelundupan ilegal.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hassan (Zulhas) usai pertemuan dengan Ketua Kadin Arsjad Rasjid di Kementerian Perdagangan, Selasa (07/09/2024).

Julhas menjelaskan perlunya dibentuk satuan tugas impor ilegal. Menurut dia, membanjirnya produk impor baru terjadi saat ini. Membanjirnya barang impor di Indonesia dinilai merupakan permasalahan kronis yang belum kunjung membaik meski berbagai kebijakan impor telah diterapkan.

Menurut Zulhas dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, permasalahan di dalam negeri adalah maraknya produk impor, keluhan impor ilegal. Penyebabnya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara data impor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor negara asal.

“Kami menemukan perbedaan data impor kita dari luar dan data dalam negeri sangat berbeda. Jadi misalnya data impor kita 100 juta dolar AS, data kita dari BPS, data dari luar bisa 300 juta dolar, jadi itu sangat berbeda,” kata In July. Selasa (09/07/2024).

Namun Julhas belum bisa merinci siapa saja yang masuk dalam gugus tugas pemberantasan impor ilegal tersebut. Namun sebagai langkah awal, nantinya satgas akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek keberadaan barang impor ilegal. Selain itu, satgas juga mendalami dugaan penyalahgunaan kode HS pada barang impor.

“Kita sudah menyepakati pembentukan gugus tugas, Kadin dan Kemendag, tentu kita bentuk dan pikirkan bersama-sama dengan siapa lagi. Kita akan buat gugus tugas dan lihat bagaimana data ini bisa membawa perubahan yang begitu besar,” tuturnya. Julha.

Meski demikian, Ketua Umum Kadini Arjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan gugus tugas pemberantasan impor ilegal. Sebab, menurut Arsad, pembentukan gugus tugas tersebut merupakan bukti kerja sama pemerintah dan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan impor yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arszad juga menyinggung soal Tarif atau Perlindungan Tindakan Pengamanan Impor (BMTP) yang tidak bisa digeneralisasikan untuk semua sektor. Pembentukan gugus tugas impor ilegal diyakini dapat membantu pemerintah untuk lebih tepat sasaran.

“Di sinilah kita mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Kami sangat senang dengan apa yang dipikirkan Pak Menteri dan ini merupakan solusi yang sangat baik ke depan agar kita bisa saling melengkapi dalam apa yang kita lakukan,” kata Arszad.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel