Bisnis.com, DENPASAR – LinkAja dan DANA, dua penyedia dompet digital atau e-wallet, angkat suara terkait langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir akun e-wallet guna menghilangkan perjudian online. uang. .

PT Espay Debit Indonesia Koe atau DANA Indonesia mengatakan DANA sebagai Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) berada di bawah pengawasan ketat Bank Indonesia (BI) dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. 

Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella meyakini keberhasilan pembayaran digital sangat bergantung pada kebersihan ekosistem.

“Kami aktif bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan politik, termasuk PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan] dan Cominfo, untuk terus menjaga ekosistem ini,” kata Sharon kepada Bisnis, Rabu (19/06/2024).

Sementara itu, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja menyatakan akan mengkaji lebih lanjut perkembangan rencana regulasi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika.

CEO LinkAja Yogi Rizkian Bahar meyakini kebijakan yang diterapkan mampu membawa perubahan positif. Menurut Yogi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan dompet digital benar-benar terfokus pada pemenuhan transaksi sehari-hari masyarakat.

Selain itu, Yogi mengaku berdasarkan data yang dihimpun LinkAja, pihaknya mendeteksi adanya tanda-tanda transaksi mencurigakan terkait perjudian online.

Berdasarkan data perusahaan yang kami kumpulkan, LinkAja menemukan cukup banyak rekening dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian online yang kami temukan setiap bulannya, kata Yogi kepada Bisnis.

Meski demikian, Yogi menegaskan, temuan tersebut bersifat indikatif berdasarkan pola atau aturan yang digunakan dalam Fraud Detection System (FDS) LinkAja.

Perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui apakah akun-akun tersebut terbukti terkait dengan perjudian online atau tidak, jelasnya.

Terkait pencegahan transaksi keuangan yang mengarah pada praktik perjudian online, Yogi mengatakan LinkAja telah menerapkan sistem yang dapat mendeteksi dan memprediksi penipuan atau penipuan yang melanggar undang-undang terkait, sebagai penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris (APU-PPT), termasuk transaksi perjudian online.

Upaya preventif tersebut antara lain dengan penerapan teknologi sistem deteksi penipuan yang dapat beroperasi secara otomatis 24/7 tanpa henti.

Yogi menjelaskan, sistem pendeteksi penipuan LinkAja menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk based management untuk melakukan cross check terhadap seluruh aktivitas dan transaksi yang terjadi.

“Jika mengacu pada transaksi keuangan mencurigakan [TKM] yang tidak sesuai profil dan integritasnya, sistem akan menindak rekening dan aktivitas tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, LinkAja juga melakukan sejumlah upaya penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan serta kemampuan menciptakan ekosistem keuangan bebas pencucian uang.

Yogi mengatakan, berdasarkan ketentuan bank sentral BI, LinkAja sebagai penyedia sistem pembayaran elektronik menyiapkan laporan transaksi berkala untuk BI pada waktu tertentu di platform LinkAja guna mencegah AML-PPT. tindakan kriminal.

Selain itu, LinkAja juga melakukan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Know Your Business (KYB) kepada seluruh pengguna platform, baik end user maupun merchant.

Yogi menjelaskan, prosedur KYC dan KYB dilakukan untuk menjamin keamanan dan profiling pengguna LinkAja dalam penerapan APU-PPT.

Sementara itu, LinkAja mengatakan proses KYC LinkAja didukung oleh teknologi yang meminimalkan risiko pencurian identitas melalui penipuan dan pencucian uang.

“Kami selalu mendukung upaya pemerintah dan otoritas hukum untuk menghilangkan praktik atau aktivitas perjudian online di Indonesia, termasuk melalui edukasi yang bekerja sama dengan berbagai mitra,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama berbagai kementerian/lembaga menyatakan sedang mempersempit ruang perjudian online melalui Satgas Judi Online.

Cakupan yang dipantau dan diblokir kini tidak terbatas pada domain, alamat IP atau website, tetapi juga aliran pendanaan transaksi perjudian online, mulai dari rekening dompet digital hingga rekening bank.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan bandar taruhan online menjadi sasaran pertama pemblokiran akun e-wallet. Setelah akun taruhan online, Anda akan melihat aliran uang ke para pemain online.

“Diusulkan untuk memblokir tidak hanya dompet elektronik tetapi juga bank yang digunakan untuk penipuan dan kejahatan perjudian online. “Yang diblokir harus ada izin keuangan jika e-walletnya ada di BI [Bank Indonesia] dan rekening banknya ada di OJK [Kantor Jasa Keuangan],” jelas Semuel di acara Ngopi Bersama. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (14 Juni 2024).

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel