Bisnis.com, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rahbini mengkritisi rencana pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran yang menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut akan membebani keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat utang sudah tinggi.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar, Kamis (11/7/2024), Didik menegaskan usulan Prabov dan timnya untuk menaikkan rasio utang dari 30-40% menjadi 50% bukanlah hal yang bijaksana. “Tetapi Prabovo dan timnya ingin meningkatkan [bagian utang] menjadi 50%, dari 30%-40%.” Akan lebih sulit lagi, menurut saya itu tidak perlu dilakukan,” ujarnya.

Didik menambahkan, utang negara pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp8.338,4 triliun hingga April 2024, meningkat tiga kali lipat dari Rp2.608,8 triliun yang diwarisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014. Tahun 2024 mencapai Rp 497,32 triliun yang menurut Didik belum bisa dibandingkan dengan negara lain.

Sebagai perbandingan, Didik mengatakan meski rasio utang Jepang sangat tinggi, namun bunga yang dibayarkan negara tersebut sangat kecil, sekitar 0,7%, sehingga konsumsi bunga utangnya hanya Rp 40 hingga 45 triliun. Berbeda dengan tingkat bunga surat utang pemerintah Indonesia yang berkisar 7%. Jadi bunga utang negara Indonesia sekarang sangat menguras APBN, jelasnya.

Didik juga mengingatkan, utang pemerintah lainnya harus ditambah utang pemerintah pusat, termasuk utang pemerintah daerah dan BUMN yang totalnya mencapai Rp15.295,86 triliun.

Sementara itu, Ketua Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terus menjaga disiplin fiskal. Dasco mengatakan defisit APBN akan tetap di bawah 3% PDB, dan rasio utang terhadap PDB akan tetap terkendali di kisaran 30%.

“Pemerintah tetap teguh dalam komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan bijaksana,” kata Daško. Dia menambahkan, pemerintahan Trump akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memastikan lingkungan bisnis.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel