Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah selanjutnya yang menghapus batasan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi. perkembangan Indonesia.

Menurut dia, perluasan defisit hingga lebih dari 3% PDB akan sangat mahal jika pendapatan pemerintah tidak dapat ditingkatkan untuk mengkompensasi tingginya belanja pemerintah.

“Jika Anda memaksakannya, bersiaplah untuk menggoyahkan stabilitas makro. “Biayanya besar,” ujarnya saat rapat di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Menurut dia, kondisi tersebut justru akan menyebabkan pembayaran utang pemerintah menjadi lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kurangnya disiplin fiskal pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Artinya generasi sekarang sangat arogan, ingin mewujudkan keinginannya sekarang, tapi membiayainya melalui utang, jelasnya.

Dia juga menyoroti tujuan ambisius pemerintah berikutnya untuk menaikkan tarif pajak menjadi 23%. Menurutnya, hal ini sangat sulit.

Pasalnya, belum ada negara yang berhasil menggandakan tarif pajak dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menaikkan tarif pajak dalam jangka pendek, Faisal menghitung pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN.

“Di mana di dunia ada [tarif pajak] yang naik dua kali lipat, tidak ada apa-apa.” Maksudnya apa, apa yang ditambahkan? “Biasanya PPN naik, tepatnya [rencana 2025] 12% dan dampaknya ke masyarakat,” kata Faisal.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Tauhid Ahmad dari Institute for Development Economics and Finance (Indef) mencatat, defisit fiskal maksimal 3% PDB saat ini merupakan batas paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut dia, aturan defisit APBN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebenarnya bisa diubah oleh pemerintah. Namun defisit tersebut harus dibendung dan dijaga agar tetap berada di bawah batas saat ini sebesar 3%.

“Undang-undang itu bisa diubah oleh pemerintah. “Tetapi bagi negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itulah batas paling rasional kemampuan perekonomian membayar utangnya,” ujarnya.

Tauhid menjelaskan, hal ini disebabkan karena tarif pajak di dalam negeri masih sangat rendah, kurang dari 11%.

Dengan defisit APBN yang semakin besar, terdapat kekhawatiran pemerintah akan membayar pokok dan bunga utang di masa depan dengan menambah modal dan bunga utang.

Kemudian perluasan defisit anggaran yang tidak dibarengi dengan kenaikan tarif pajak akan menyebabkan pembayaran utang pemerintah meningkat tajam.

“Bagus kalau [defisit] naik di atas 3%, tapi tax rasionya bisa dinaikkan nggak?” Jangan sampai tax rasionya tetap, tapi defisitnya diperbesar, nanti [debt rasionya] ambruk. “Mungkin dalam satu atau dua tahun [rasio utang] akan di atas 40% PDB, dalam lima tahun bisa 60% karena tidak ada upaya untuk menaikkan rasio pajak,” jelasnya.

Untuk berita dan artikel lainnya, kunjungi Google Berita dan WA Channel