Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia bisa kehilangan kekuatan untuk meningkatkan daya saing pariwisata jika pemerintah tidak menerbitkan aturan dana pariwisata atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

Ahli strategi pariwisata nasional Toufan Rahmadi mengatakan, tanpa dukungan keuangan yang stabil, Indonesia akan kesulitan membiayai kegiatan-kegiatan berkualitas seperti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) yang berpotensi besar menarik wisatawan ke Indonesia.

“Dampaknya bisa dilihat dari beberapa hal,” kata Taufan kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Pertama, hilangnya mata uang dan pendapatan. Taufan mengatakan, jika tidak ada event bertaraf internasional, wisatawan asing bisa saja tertarik ke negara lain untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Akibatnya, Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pariwisata.

Ia menemukan, sektor MICE berkontribusi hingga 5% terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara maju tertentu di bidang pariwisata.

Potensi kerugian devisa bisa ratusan juta hingga miliaran dolar setiap tahunnya, tergantung besar kecilnya acara, ujarnya.

Kedua, melemahkan branding negara. Typhoon yakin Indonesia memerlukan dukungan finansial untuk membangun citra kelas dunia. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia juga memiliki program serupa. Hasilnya, program ini menarik wisatawan kelas atas, investor, dan pengusaha internasional melalui acara bergengsi. 

Jika dana wakaf pariwisata ini tidak pernah dilaksanakan maka industri pariwisata Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain.

Dampak selanjutnya adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap kegiatan MICE atau event besar menciptakan lapangan kerja sementara atau permanen bagi masyarakat setempat. Tanpa dukungan finansial, potensi lapangan kerja di sektor ini dikhawatirkan akan berkurang secara signifikan. 

Sambil menunggu peraturan tersebut diterbitkan, dia berharap pemerintah fokus pada beberapa poin penting dalam peninjauan peraturan tersebut. Hal ini mencakup model pendanaan dan keberlanjutan, efisiensi alokasi dana, keterlibatan pemangku kepentingan, dan mekanisme pengukuran dampak.

“Harus ada indikator dan mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak kegiatan yang didanai terhadap pertumbuhan pariwisata, sirkulasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur,” tutupnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA