Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenku) melaporkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) mencatatkan kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp 7,1 triliun. 

Isa Rachmatrawata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengatakan Simbara khususnya telah memperoleh keuntungan langsung dan signifikan dalam pendapatan negara. 

Termasuk juga pencegahan praktik penambangan liar senilai Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analisis, dan profil risiko pelaku usaha senilai Rp 2,53 triliun, ujarnya saat peluncuran dan sosialisasi penerapan Nikel. Komoditas Timah Karya SIMBARA di Gedung Dhanapal Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024). 

Selain itu, Simbara juga berhasil melunasi piutang penerapan Sistem Pemblokiran Otomatis (ABS) yang menjadi bagiannya Simbara senilai Rp1,1 triliun. 

Setelah sukses di Simbara untuk batubara, pemerintah kini menjajaki Simbara untuk komoditas nikel dan timah. 

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan sebesar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. 

Cadangan timah terbesar kedua di dunia dengan cadangan sebesar 800.000 ton atau 23% dari stok global. 

Tercatat pada tahun 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan menjadi produksi pertama dunia dengan kontribusi 50% produksi global. 

Sementara itu, produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menduduki peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 22% terhadap total produksi global.  

“Untuk mewujudkan nikel dan timah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, DJA akan berkolaborasi dengan LNSW dan Bea Cukai untuk lebih mengembangkan Simbara antara K/L kemudian dengan ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan BI akan berjabat tangan.” Dikatakan. 

Untuk itu, pemerintah memperluas Simbara ke mineral lain seperti komoditas nikel dan timah untuk mendukung hilirisasi. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontribusi Simbara terhadap pendapatan merupakan contoh kecil dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Termasuk mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutangnya dengan ABS. 

Pengusaha juga lega karena sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2022, Simbara telah menyederhanakan 10 sistem menjadi satu sistem. Apalagi 50 dokumen disimpan dalam satu pintu.

“Jadi kewenangan negara yang berlaku, pengusaha tidak bisa melobi kementerian. Dengan sistem ini kita bekerja dengan baik dan konsisten tanpa menimbulkan masalah bagi perusahaan, karena perusahaan sudah sadar akan hak dan kewajibannya,” tegasnya. ” 

Sebelumnya, sejak awal Juni, Rencana Implementasi Simbara tidak hanya terbatas pada batu bara saja, tapi juga mineral lainnya. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencatat beberapa manfaat dari SIMBARA, misalnya optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan efektivitas tata kelola bersama antar kementerian/lembaga. 

Saya tegaskan kepada beliau, potensi manfaat peningkatan pendapatan negara sebesar Rp6,5 triliun menjadi alasan untuk mempercepat proses integrasi selain meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pemerintahan bersama, kata Luhut. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel