Bisnis.com, Jakarta – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) Moshe Rizal meminta pemerintah berhati-hati dalam memberikan hak pengembangan sektor minyak dan gas (migas) kepada calon kontraktor secara pencatatan. Dari 255 lapangan yang berhenti produksinya dalam 2 tahun terakhir.

Menurut Moshe, pemerintah harus cermat menilai kapasitas investasi dan keseriusan Kontraktor Koperasi (KKKS) dalam mengembangkan blok migas untuk menunjang tingkat produksi migas nasional.

“KKKS sendiri banyak kejadian dimana mereka memang tidak kompeten, mereka ingin menjual tempat kerjanya,” kata Moshe dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Moshe mengatakan, meski pemerintah memiliki peraturan ketat mengenai janji kontraktor, namun hingga saat ini masih banyak area yang belum digarap secara matang oleh pengembang.

Seperti diketahui, Kelompok Kerja Khusus Pengoperasian Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang tidak aktif selama kurang lebih 2 tahun terakhir.

SKK Migas saat ini sedang melakukan diskusi mendalam dengan seluruh pemegang konsesi KKKS di wilayah tersebut untuk melanjutkan pembangunan kembali.

“Pemerintah harus pintar menyikapi hal ini. Tentu ada kebijakan dalam kontrak untuk menghindari hal tersebut, tapi tetap sama,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan beberapa sektor tidak memiliki masa depan untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, permasalahan keuangan masih menjadi permasalahan utama, meskipun pemerintah baru-baru ini telah memperbarui syarat dan ketentuan (S&K) untuk kontrak baru.

“Kesulitan finansial di tengah jalan membuktikan hasil yang dicapai setelah pengembangan tidak sesuai ekspektasi, baik produksi skala kecil atau tidak, sehingga dari segi data harus kuat,” ujarnya.

SKK Migas melaporkan, beberapa blok dan lapangan tidak dikembangkan oleh kontraktor karena dianggap tidak dapat diperkirakan pada saat itu.

Meski demikian, kata dia, pihaknya tetap mendorong CJC untuk kembali melanjutkan kegiatan pembangunan blok yang sudah lama tidak aktif.

Hudi kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024), Hudi pada Kamis mengatakan “sudah ada rekomendasi teknis untuk masing-masing sektor, misalnya akan ada studi permukaan untuk memastikan potensi aktivasinya. Ulangi atau bor”.

Ariana Soemanto, Direktur Pengembangan Hulu Migas Kementerian ESDM, mengatakan kementeriannya terus meminta KKKS segera menggarap potensi ladang migas WK atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Harus dilakukan upaya untuk mengatasi potensi lahan pengolahan migas yang masih kosong dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” kata Ariana dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024). dan upaya optimalisasi akan segera dilakukan.”

Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengembalian Bagian Potensial yang Belum Digarap dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Kriteria kekosongan lahan pengolahan migas potensial antara lain, namun tidak terbatas pada, lapangan berproduksi yang sudah dua tahun berturut-turut tidak berproduksi, atau lapangan dengan rencana pengembangan (PoD) yang berbeda dengan PoD pertama yang sudah tidak beroperasi selama 2 tahun. 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, ada juga struktur di WK Eksploitasi yang berstatus, terdeteksi, dan tidak aktif selama 3 tahun berturut-turut.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan saluran WA