Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan proposal yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana penambahan jumlah pusat investasi perumahan (FLPP).

Direktur Sistem Pengelolaan Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu persetujuan dari parlemen.

“Ada proses politik yang harus dijalani agar pemerintah tidak langsung berjalan tanpa persetujuan DPR RI,” ujarnya dalam keterangannya, dilansir Selasa (2/7/2024).

Meski demikian, Saiful meyakinkan pihaknya akan terus memperkuat upaya perluasan sektor FLPP. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses FLPP.

Sementara itu, Ketua Harian DPP (REI) Indonesia Joko Suranto mengaku sudah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait rencana perluasan sektor FLPP pada 2024. 

Joko menjelaskan, upaya ini dilakukan karena ia khawatir FLPP sebesar 166.000 pada tahun 2024 tidak akan mampu memenuhi kebutuhan program subsidi perumahan pada tahun ini.

 “Karena nama kami masuk di Kementerian PUPR, maka suratnya sudah kami kirimkan [untuk menambah saham FLPP]. Surat itu sudah kami kirimkan mulai 14 Mei 2024,” kata Joko kepada Bisnis, Selasa (18/6/2024). . ).

REI mencatat asupan FLPP per bulan mencapai 22.000 unit. Artinya, jika pemerintah tidak segera menaikkan besaran FLPP, maka mandat tersebut diperkirakan akan habis pada September 2024. 

Sementara jika peningkatan jumlah FLPP tidak disadari oleh pemerintah, Joko mengatakan hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian di pasar dalam negeri. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel