Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pembangunan bendungan Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun disebut masih menunggu restu pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sekretaris Utama (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fattah mengatakan, rencana pembangunan bendungan akan dibahas lebih lanjut dengan kabinet presiden terpilih.
“Kami belum diberitahu, mungkin setelah itu akan ada acara pelantikan [bersama kabinet presiden] di mana kami akan duduk kembali,” kata Zainal di kantor Kementerian PUPR, Selasa (10/1/2024).
Zainal menjelaskan, kajian tersebut disiapkan untuk pembangunan Bendungan Bekasi – Tangerang senilai Rp 90 triliun yang bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan.
Guna menyukseskan proyek ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan penjajakan peluang kerja sama pembangunan tembok laut dan struktur tembok laut dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI).
“Ini adalah transfer ilmu dari Tiongkok ke Indonesia. “Rencana pembiayaannya akan menggunakan skema pinjaman,” jelas Basuki dalam keterangan resmi.
Sementara itu, Kepala Tenaga Ahli Kementerian PUPR Ari Setiadi menjelaskan, wilayah pesisir utara Jawa menghadapi ancaman genangan wilayah pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan permasalahan tanah yang signifikan.
Oleh karena itu, proses pembuatan tanggul laut menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, rencana pembangunan tembok laut saat ini memasuki tahap gaung, pengumpulan data batimetri dan uji tanah dalam perencanaan tembok laut sepanjang 22 km dari Bekasi hingga Tangerang.
Proyek ini dirancang terintegrasi dengan tembok laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dan bendungan muara untuk menampung air tawar, jelas Ari.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel