Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia membuka peluang menjajaki keanggotaan kelompok Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dikenal dengan BRICS.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Prabowo Subianto memberikan instruksi terkait hal tersebut. Dimana memetakan seluruh blok yang ada.

“BRICS ini salah satu arahan Presiden karena dalam pidatonya sudah jelas bahwa kami tidak berkomitmen, sehingga kami memantau dan mendalami semua blok,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (22 Oktober 2024).

Untuk itu, Prabowo mengutus Menlu Sugiono untuk menghadiri agenda pertemuan puncak (KTT) BRICS ke-6 di Kazan, Rusia pada 23-24 mendatang. Oktober 2024.

Pada KTT BRICS kali ini, Sugiono akan bertemu dengan para pemimpin negara anggota BRICS dan negara undangan lainnya, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Sugiono juga membawa misi khusus pada KTT BRICS ke-16 di Rusia. Ini akan menyampaikan pesan penting perdamaian

“Indonesia akan menyampaikan pesan penting perdamaian dan seruan kepada negara-negara berkembang serta pentingnya persatuan dan peningkatan solidaritas di kawasan selatan. “Dan berperan penting dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).

Ini merupakan kunjungan Menlu Sugiono yang pertama setelah resmi dilantik menjadi Menlu RI.

Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini mempertegas komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif di forum internasional dan mempererat hubungan dengan semua negara, termasuk negara anggota BRICS, demikian pernyataan Kemlu.

BRICS atau OECD?

Upaya Prabowo menjajaki bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi. Di bawah pemerintahan Jokowi, ia memastikan Indonesia tetap berkomitmen menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) selama tiga tahun ke depan. 

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai didampingi Kepala Negara pada resepsi Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024). 

Airlangga mengakui upaya bergabung dengan OECD berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengatakan, upaya pemerintah memperkuat kerja sama internasional dengan menyampaikan niat menjadi anggota OECD semakin menunjukkan kepastian bahwa berbagai tahapan berjalan maksimal. 

“Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann mengenai proses aksesi Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan OECD Indonesia (Tim Nasional OECD) dalam konferensi pers. Istana Bogor, Selasa (28/05/2024).  

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sejumlah tugas yang menjadi syarat bergabung dengan OECD.

Airlangga yang juga Ketua Timnas OECD ini menjabarkan tugas pengembangan pelayanan publik sebagai upaya untuk memastikan tingkat pelayanan sama dengan negara maju sesuai standar OECD. 

“Kita harapkan dalam proses ini kita kerja sama antar kementerian/lembaga, kita kerja sama dengan masyarakat, lembaga-lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya di akhir rapat koordinasi tim nasional OECD dan peluncuran acara tersebut. OECD. Portal koneksi, Kamis (10/3/2024). 

Pemerintah terus melakukan benchmarking dengan negara-negara anggota OECD. 

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel