Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyetujui kelayakan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024-2029 di Komisi XI DPR, Senin. tes (2024). Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun membeberkan alasan dirinya mengikuti seleksi meski terpilih kembali menjadi anggota DPR 2024-2029. untuk periode tersebut.

Misbakhun mengungkapkan keinginannya untuk mengawal program Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subiant selama menjabat di BPK. Menurut dia, rencana strategis (renstra) BPK harus dikoordinasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pemerintah agar audit yang dilakukan BPK relevan dengan program pembangunan nasional.

“Proses koordinasi renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus terus berjalan. Jika tidak, maka keahlian BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus terkait dengan program pemerintah yaitu “Asta Cita,” ujarnya. ungkapnya di ruang rapat Komisi XI.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak APBN ini juga menyinggung soal defisit anggaran. Ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak dan bukan pajak untuk menutup defisit. Misbakhun juga berharap kerja sama antara BPK dan DPR dapat ditingkatkan, mengingat kedua lembaga tersebut mempunyai peran strategis dalam memantau dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.

“Kolaborasi ini penting agar setiap hasil pembangunan tepat sasaran, terkelola dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Misbakhun yang saat ini juga menjabat anggota Komisi XI DPR.

Dalam rapat paripurna, Anggota Komisi XI DPR Wartiah dari Fraksi PPP mengapresiasi pengalaman Misbakhun sebagai anggota dewan yang dikenal vokal mengkritik prestasi pemerintah. Menurut Wartiah, pengalaman tersebut menjadi modal kuat bagi Misbakhun untuk menjadi calon anggota BPK.

“Misbakhun merupakan anggota dewan yang sangat penting dan memiliki pengalaman yang sangat berharga sebagai mitra BPK,” kata Wartiah.

Misbakhun merupakan salah satu calon anggota BPK 2024-2029 yang mendapat sorotan publik, terutama karena statusnya sebagai anggota partai politik sehingga menimbulkan kekhawatiran akan konflik kepentingan. Selain Misbakhun, politikus Partai Nasdem Eva Yuliana, mantan Pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan Wakil Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede, serta Kepala Kejaksaan Tindak Pidana Berat Hak Asasi Manusia Erryl Prima Putera Agoes juga turut serta. menyoroti.

Wakil Ketua Komisi 2024-2029

“Kita bisa putuskan [pada 4 September],” jelas Amir.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel