Bisnis.com, Jakarta – Penyertaan modal negara (PMN) badan usaha milik negara akan mencapai Rp 44,24 triliun pada tahun 2025, usul Menteri BUMN Eric Tohir.
Sementara tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Dana PMN BUMN sebagian besar seharusnya digunakan untuk pekerjaan pemerintahan.
Sebanyak 16 BUMN diusulkan menerima PMN tahun depan. Suntikan terbesar diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan 3.
Langkah selanjutnya PT Asabri (Persero) berencana membeli PMN senilai Rp 3,61 triliun pada tahun 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu ada Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan proyek Rp 3 triliun.
Dilihat dari jenisnya, porsi PMN terbesar dibelanjakan untuk pekerjaan pemerintah sebesar 69 persen atau Rp30,4 triliun. Pada saat yang sama, pertumbuhan bisnis sebesar 27%, restrukturisasi hanya 4%.
“Nah, ini yang masih kita tuntut, apalagi kalau dilihat dari dokumennya, 69 persen dari usulan PMN itu merupakan alokasi pemerintah yaitu Rp30,4 triliun,” kata Eric Tohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI. Jumat (6/7/2024).
Di sisi lain, Eric mengatakan PMN telah diberikan kepada tiga perusahaan pelat merah, Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan total Rp 28,2 triliun. (WIKA).
Lebih spesifiknya, Hutama Karya atau HK mendapat penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 18,6 triliun untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Sedangkan IFG mendapat Rp3,6 triliun dan WIKA mendapat Rp6 triliun dari lelang aset Jivasraya.
“Kami mendapat dukungan pemerintah yaitu HK Rp18,6 triliun, kemudian WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun untuk ketiga BUMN tersebut,” kata Eric.
Ia juga mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp 13,6 triliun.
BUMN yang mengajukan penerimaan PMN 2024 dari alokasi dana cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 1 triliun, dan HK Rp 1,6 triliun.
Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG diusulkan masing-masing Rp 3 triliun. Informasi usulan PMN dari BUMN tahun 2025
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel