Bisnis.com, Jakarta – Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk Program Elektrifikasi Pedesaan atau Lisdes. 

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Jenderal PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024). 

“Kami mengusulkan alokasi PMN Program Daftar Desa sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025, untuk mendukung rasio target 100% desa berlistrik pada tahun 2025,” kata Darmawan. 

PLN menargetkan alokasi PMN tersebut menyasar 85.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa, 548 kelurahan di 192 kabupaten di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, rencana kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dibangun mencapai puncaknya sebesar 19.877 kilowatt (kWp). 

Selain itu, infrastruktur jaringan yang akan dibangun meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 2.388 km, jaringan tegangan rendah sepanjang 1.692 km, dan stasiun distribusi hingga 54.930 KVA. 

“Telah terjadi perubahan besar dalam pengelolaan listrik desa dari pembacaan dokumen berbasis teks hingga 4.000 halaman di PLN dan kami tidak tahu di mana kami mengubahnya menjadi digital spasial,” kata Darmavan. 

Sekadar informasi, target 100% desa berlistrik pada tahun ini sebenarnya sesuai target. Namun target tersebut molor 3 tahun karena PLN tidak menerima PMN pada tahun anggaran 2023 dan 2024. 

Saat itu, PLN menggunakan anggaran internal perusahaan sebesar Rp4,75 triliun untuk program 2023 dan sekitar Rp1,47 triliun untuk program 2024. 

Selain itu, PLN memperkirakan kebutuhan PMN pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp7 triliun. Sementara kebutuhan PMN untuk mencapai target tingkat elektrifikasi 100% pada tahun 2027 telah mencapai Rp5,86 triliun.

“Untuk program listes 2023 kami mengalokasikan Rp4,75 triliun, ini anggaran internal PLN yang mencakup sekitar 2.000 desa dan 211.047 pelanggan,” ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Eric Thohir mengusulkan PMN BUMN mencapai Rp 44,24 triliun pada tahun 2025. Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan misi pemerintah.  

Sebanyak 16 BUMN diusulkan menerima PMN tahun depan. Suntikan terbesar ditujukan kepada PT Hutma Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap 2 dan 3.  

Posisi selanjutnya adalah PT Asabari (Persero) yang diusulkan mengakuisisi PMN senilai Rp 3,61 triliun pada tahun 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu ada PLN yang usulan Rp 3 triliun.  

Berdasarkan kategori, PMN terbanyak akan digunakan untuk memenuhi misi pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sementara pertumbuhan bisnis mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%. 

“Nah, ini yang masih kita dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya, 69% usulan PMN itu merupakan perintah pemerintah yaitu Rp 30,4 triliun,” ujar Eric Thohir dari Komisi VI dengan DPR RI, Jumat (7/6/2024).  

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel