Bisnis.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menyatakan siap jika skema penyaluran subsidi BBM diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communications Pertamina, mengatakan pihaknya siap karena telah mengembangkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, pendaftaran kode QR untuk pembelian Pertalite dan solar bersubsidi saat ini sedang dilakukan melalui aplikasi MyPertamina. Sebab, Pertamina punya data siapa saja yang berhak mendapat subsidi.

“Nah, ke depan kalau ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi ke BLT], kita tinggal menggunakan data yang sudah ada di MyPertamina untuk lebih menyasar penyaluran subsidinya nanti,” jelas Fudger kepada wartawan. di Kota Casablanca Mall, Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Fajr juga menyampaikan, saat ini tingkat pendataan pembeli solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, pendaftaran kode QR bagi pembeli Pertalite masih berlangsung. 

Menurut dia, jika pendataan pembeli Pertalite sudah mencapai 100%, pihaknya akan cepat menyalurkan BBM bersubsidi tersebut ke BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

“Konsumsi tertinggi masih di Pertalite. Nanti kalau bisa QR code diterapkan 100% untuk Pertalite, datanya sudah ada, artinya masih perlu diterapkan,” kata Fadjar.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi subsidi energi dan mengubah skema penyaluran menjadi BLT.

Burhanuddin Abdullah, kepala penasihat ekonomi Prabowo, mengatakan pemerintahan baru akan mampu menghemat anggaran hingga Rp 200 triliun dengan menargetkan subsidi energi.

“Kami ingin menyempurnakan datanya agar subsidi bisa diberikan langsung dalam bentuk bantuan tunai kepada keluarga yang berhak. Ini yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, seperti dilansir Reuters, Jumat (27/9/2021) lalu. ).

Ia mengatakan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah berencana mengeluarkan dana hingga Rp3,621 triliun. Namun sebagian besar akan digunakan untuk melunasi utang dan kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, kata Burhanuddin, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintah baru.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel