Bisnis.com, Jakarta – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menunjukkan sistem pertahanan siber Indonesia masih rentan, terutama dalam menghadapi malware yang terus berkembang.  

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi) Desi Albert mengatakan serangan terhadap pusat data nasional Mamahit mengungkap kelemahan serius dalam sistem pertahanan siber Indonesia. 

Pada Juni 2024, kelompok Brain Cipher diketahui telah meretas PDNS 2 Surabaya menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0.  Serangan tersebut mengganggu ratusan layanan pemerintah setelah peretas membobol sistem pertahanan siber Indonesia. 

Kelemahan serius sistem pertahanan siber Indonesia dapat mengancam stabilitas nasional, kata Mamahit, Jumat (8/11/2024).

Sekadar informasi, jika ransomware diinstal pada ponsel cerdas, perangkat, laptop, dll. adalah jenis malware yang dapat mengunci file. Sekitar 282 lembaga layanan pemerintah terkena dampak ketika serangan terjadi, 239 lembaga yang terkena dampak membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih karena tidak memiliki cadangan, dan 43 lembaga lainnya pulih lebih cepat karena memiliki cadangan. 

Menurut Mamahit, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber mulai dari individu hingga tingkat nasional, yang merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah serangan serupa terulang kembali.

Mulai dari smartphone, komputer, gadget hingga pentingnya keamanan dalam berinternet. “Pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh karyawan dan manajemen di tempat kerja,” kata Mamahit.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk memperkuat pertahanan siber nasional. Teknologi antivirus tradisional perlu dilengkapi dengan alat analisis malware canggih untuk mendeteksi ancaman dengan lebih baik. 

Integrasi berbagai perangkat lunak keamanan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memerangi serangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Reza Maulana, Wakil Ketua Komite Bilateral Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Hongaria dan Kroasia, mengatakan pemerintah juga harus mengatasi elemen siber di tingkat individu, organisasi, atau bisnis. tingkat negara bagian. 

Pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama lintas batas melalui pendidikan dan memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia untuk mencegah serangan siber. 

Pada saat yang sama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Sandi Siber ke dalam Agenda Prioritas Legislatif Nasional (PROLEGNAS).

Kepala BSSN Hilasina Siburian mengatakan delapan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN akan meningkatkan komunikasi dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya adalah menyelesaikan naskah akademis dan rancangan undang-undang tentang keamanan dan stabilitas siber pada 100 hari pertama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penyelesaian penelitian pendidikan, naskah akademik, dan rancangan undang-undang tentang keamanan dan stabilitas siber,” kata Khilana saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPRK, Kamis (reker) (7). . /11/2024).

Hina berharap, setelah penulisan akademis RUU Keamanan dan Ketahanan Siber selesai, RUU tersebut bisa masuk dalam agenda prioritas. 

“Jika usulan ini diterima, kami merekomendasikan kepada DPR agar (UU Keamanan dan Stabilitas Siber) dimasukkan dalam program prioritas legislasi nasional,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA