Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Pertambangan dan Batubara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk mengekstraksi nikel dan timah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Penghubung Perikanan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut serta langsung dalam peluncuran ini.

Menteri Koordinator Perikanan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Simbara untuk timah sudah diusulkan beberapa waktu sebelum kasus korupsi belakangan ini. Ia pun menyambut baik timah dan nikel Simbara akhirnya bisa diluncurkan.

Tapi itu terus berlanjut hingga terjadi beberapa hal, hingga peristiwa korupsi timah mendorong kita untuk mempercepat proses ini, dan hari ini saya kira kita bisa memulainya,” kata Luhut dari penemuan dan integrasi implementasi produk nikel dan timah melalui Simbara. . Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024). 

Selain itu, Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengatakan sistem Simbara Kementerian ESDM membantu memperoleh informasi perusahaan yang terdaftar.

Artinya, ketika suatu perusahaan pertambangan melakukan penagihan royalti atau royalti melalui aplikasi E-PNBP, maka dapat dipastikan izin perusahaan tersebut terdaftar di aplikasi MODI dan memiliki rencana dan anggaran proyek (RKAB) yang disetujui. 

Dengan integrasi ini, dapat dipastikan perusahaan pertambangan yang terdaftar dan memiliki RKAB dapat membuat faktur secara profesional, setelah pembayaran akan mendapat Nomor Pokok Pendapatan Negara atau NTPN,” kata Arifin.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, partisipasi Simbara dalam pendapatan merupakan contoh kecil dalam mendorong mitra usaha untuk menaati aturan. Termasuk mendorong mitra usaha untuk menyelesaikan klaim melalui Automatic Settlement System (ABS). 

Pelaku usaha juga diberikan kenyamanan karena Simbara setidaknya sejak diluncurkan pada tahun 2022 telah memfasilitasi 10 sistem yang sama. Selain itu, 50 dokumen telah dikonsolidasikan ke dalam satu portal.

“Jadi kekuasaan pemerintah terlindungi, pengusaha tidak bisa berkampanye untuk kementerian. “Dengan sistem ini kami bekerja dengan lancar dan berkesinambungan tanpa menimbulkan masalah bagi perusahaan karena perusahaan sudah mengetahui hak dan kewajibannya,” ujarnya. 

Sebelumnya, Luhut mengatakan Simbara memiliki berbagai manfaat, misalnya meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan mitra usaha, dan efektivitas pengawasan bersama antar kementerian/lembaga.

“Saya tegaskan, potensi manfaat peningkatan pendapatan negara hingga Rp6,5 triliun menjadi salah satu alasan percepatan proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan mitra usaha dan efektivitas pengawasan bersama,” kata Luhut dalam Rapat Terbatas di Jakarta. pelaksanaan penambangan digelar di Simbara, Senin (10/6/2024). 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA