Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui usaha kecil niaga dan niaga PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terdapat kelebihan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) sebanyak 3 kg hingga April 2024.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan hingga April 2024, penyaluran LPG 3kg akan mencapai 2,69 juta metrik ton (MT), atau lebih tinggi 1,8% dibandingkan kuota YTD April 2024 yang sebesar 2,64 juta ton.

Riva mengatakan, fenomena tersebut terjadi akibat meningkatnya penggunaan masyarakat setelah beberapa event berskala besar.

“Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya acara dan kegiatan pada bulan Ramadhan dan Idulfitri serta semakin banyaknya hari raya terkait pemilu dan hari raya, sehingga pada bulan April 2024 kuotanya akan melebihi 1,8%,” ujarnya kepada hadirin. rapat dengar pendapat (PDR) dengan Komisi VII DPR, Selasa (28/5/2024).

Selain kelebihan pasokan hingga April 2024, Riva mengatakan hal ini akan berdampak pada perkiraan tahun 2024.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan rata-rata harian penyaluran LPG 3 Kg hingga April 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 1,8% dan upaya pengendalian kuota LPG 3 Kg. 

Pertamina Patra Niaga, kata Riva, menetapkan perkiraan penyaluran LPG 3kg pada tahun 2024 sebesar 8,38 juta MT atau lebih tinggi 4,4% dibandingkan kuota tahun 2024 yang hanya sebesar 8,03 juta MY.

Upaya pengendalian distribusi LPG 3kg akan terus dilakukan antara lain pemantauan distribusi LPG dan pelaksanaan registrasi transaksi LPG 3kg di pangkalan melalui Pertamina Merchant Apps, ujarnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menargetkan penjualan LPG 3 kg pada tahun 2024, turun di bawah alokasi yang ditetapkan sebesar 8,03 juta ton. 

Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution mengatakan target tersebut cukup wajar setelah pemerintah menegaskan kebijakan pengukuhan pembelian barel gas bersubsidi dengan kartu tanda penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024.

“Kita akan laksanakan sesuai target, kita harapkan subsidi elpiji yang tepat dengan NIK [Nomor Induk Kependudukan], kalaupun kuota 2024 pertumbuhannya nol, kita usahakan di bawah kuota itu kita upayakan,” kata Alfian dalam jumpa pers. di Jakarta pada Rabu (1/3/2024). 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel