Bisnis.com, Jakarta – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan masih ada delapan perusahaan asuransi umum yang belum memiliki lembaga internal, meski Badan Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas waktu hingga 31 Desember 2023.

Bern Dwyanto, Direktur Eksekutif AAUI, menjelaskan pemenuhan kewajiban aktuaria di bidang asuransi umum masih tersedia dari rekanan aktuaris (FSAI) yang ditunjuk sebagai pengurus yang ditunjuk dalam jumlah terbatas. “Dengan adanya pembatasan tersebut, biaya untuk mendapatkan pekerja nyata menjadi tinggi sehingga membebani perusahaan asuransi, terutama yang memiliki kondisi keuangan sedang,” kata Berna kepada perseroan, Selasa (09/07/2024).

Perusahaan asuransi umum yang belum memiliki eksekutif berusaha memenuhi tanggung jawab ini dengan menggunakan berbagai metode dan dukungan pemangku kepentingan, kata Byrne. “Perusahaan-perusahaan ini banyak yang masih berproses di OJK,” imbuh Bern.

AAUI melalui Divisi Aktuaria dan Modeling terus berkoordinasi dengan Persatuan Aktuaria Indonesia (PAI) untuk membantu pemenuhan ketentuan aktuaria. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melakukan pengujian di luar jam normal, memberikan rekomendasi kepada OJK terhadap calon operator untuk melakukan pengujian yang sesuai dan tepat, serta memberikan informasi ketersediaan operator FSAI oleh perusahaan asuransi umum.

“Semoga upaya ini dapat membantu pengisian tenaga operator di industri asuransi umum, apalagi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Asuransi,” kata Byrne.

Sebelumnya, OJK mencatat ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memenuhi persyaratan operator hingga Mei 2024. Penyelesaian kelembagaan tersebut penting sebagai langkah penerapan PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74), di mana peran asuransi sangat penting. jauh lebih besar . Penting dalam berbagai aspek bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 bertujuan untuk membandingkan pelaporan keuangan antara perusahaan asuransi dan industri, dengan harapan dapat diterapkan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2025.

Selain penerapan PSAK 117, kehadiran agen dalam kegiatan usaha asuransi juga penting untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan dengan lebih baik. OJK mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024, meningkat 1,30% year-on-year (YoY) atau Rp1.106,23 triliun.

Dari sisi pendapatan premi yang dikumpulkan dari asuransi komersial pada Mei 2024 tercatat terjadi peningkatan sebesar 8,59% year-on-year menjadi Rp 137,4 triliun. Memiliki premi asuransi jiwa yang tumbuh 2,23% y-o-y menjadi Rp 73,51 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 16,94% y-o-y menjadi Rp 63,89 triliun.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel