Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) memperkirakan industri pengolahan susu dalam negeri masih kekurangan pasokan susu segar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk penerapan program susu gratis yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. . 

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, industri susu lokal cukup aktif menyerap pasokan susu segar lokal. Meski tidak bisa dipungkiri, sebagian besar bahan baku susu masih diimpor. Untuk itu, ia mendorong kerja sama dengan industri susu China. 

Misalnya untuk program susu, China produksi susunya banyak sedangkan Indonesia kekurangan, makanya kita berharap ada kerja sama di sana, kata Adhi saat ditemui di Hotel Mulia, Senin (11/11/2024). 

Tak heran jika China merupakan produsen susu yang cukup besar. Laporan Reuters menyebutkan Tiongkok adalah produsen terbesar ketiga di dunia dan total produksi diperkirakan mencapai 42 juta ton pada tahun 2023, naik dari 30,39 juta pada tahun 2029. 

Sementara itu, mengutip data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu segar Indonesia dilaporkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2024. Namun, 

Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan susu segar Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,7 juta ton. Namun produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 21% dari total kebutuhan, sedangkan 97% sisanya berasal dari impor. 

Di sisi lain, Adhi mengatakan industri tidak bisa menyerap produk susu segar lokal. Namun terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan implementasi industri masih berjalan lambat. 

“Saya cek, penyerapannya oleh industri harusnya cukup besar. Bukan karena tidak terserap, saya pastikan dulu, karena saya yakin penyerapannya masih cukup besar karena sebenarnya kita kekurangan. tidak mungkin tidak terserap dan tidak memenuhi standar kualitas,” ujarnya. 

Meski demikian, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan bersikap tegas dan mencabut izin impor bagi perusahaan yang tidak mau menggunakan susu dari peternak sapi perah skala kecil. 

Faktanya, saat ini Kementerian Pertanian masih menahan rekomendasi impor dari lima perusahaan susu. Hal ini terjadi setelah adanya kebijakan pembuangan susu oleh peternak sapi perah karena tidak terserap oleh industri pengolahan susu lokal. 

“Kalau dari lima itu masih mencoba, izinnya saya cabut dan tidak boleh impor lagi,” kata Amran dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kemedan), Senin (11/11/2024). ). ). 

Meski tak membeberkan nama kelima perusahaan tersebut, Amran mengatakan kelima perusahaan tersebut sudah membuat pernyataan dan menandatanganinya bersama. Pemerintah kemudian akan melakukan penilaian selama satu hingga dua minggu ke depan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel