Bisnis.com, Jakarta – Pelaku usaha di pusat perbelanjaan menilai akan sulit memberantas barang-barang ilegal yang dibawa ke pasar. Pencegahan di pintu masuk dianggap sebagai prioritas.

Alfonsus Wijaja, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), mengatakan sejak lama peredaran barang impor ilegal di pasar semakin masif. Menurut dia, sebagian pengecer belum bisa memastikan keabsahan barang yang beredar di pasar.

“Yang membeli barang tersebut mungkin tidak tahu apakah itu barang ilegal atau bukan, barang tersebut sudah masuk pasar, yang lebih mengkhawatirkan,” kata Alfonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024). . .

Oleh karena itu, Alphonsus menilai perlu adanya perbaikan terhadap larangan masuknya barang impor ilegal melalui pintu perbatasan “rat track”. Dengan begitu, peredaran barang impor ilegal akan berkurang.

“Jadi harus dilakukan sebelum hal-hal ini masuk, dihentikan. Jangan sampai hal-hal ini masuk sebelum mengambil tindakan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Juan Permata Adoe mengatakan pemusnahan barang ilegal di kalangan pelaku usaha merupakan keputusan pemerintah. Sebagai mitra pemerintah dalam Pokja Impor, Kadini mendorong keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan.

“Kalau sudah sampai di toko, kata Menteri, bukan lagi tempat pemeriksaannya, tapi kalau masih di gudang, haknya (satgas) yang memeriksanya,” kata Juan. menjelaskan

Meski begitu, Juan mengatakan dengan adanya gugus tugas impor, ia berharap jumlah impor bisa ditekan hingga akhir tahun. Sedangkan gugus tugas impor yang saat ini sedang dibentuk akan berjalan hingga Desember 2024.

“Kami memperkirakan [impor] akan turun 25% pada akhir tahun ini,” kata Juan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Wijaja Kamdani menegaskan, pengusaha dan pemerintah sepakat menghentikan penyelundupan barang impor ilegal ke Tanah Air. Khususnya untuk konsumen atau produk jadi.

Di sisi lain, impor bahan baku dan bahan penolong, kata Shinta, harus terus mendapat dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan industri dari hulu hingga hilir.

“Jadi perilaku pemerintah sudah benar dan kami akan mendukung untuk menangani hal-hal ilegal dan memperbaiki iklim usaha,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA