Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha online mengandalkan dukungan insentif untuk mendorong pemerataan akses digital ke desa-desa tertinggal.

Dari segi nilai ekonomi, desa-desa tertinggal kurang menjanjikan, namun internet tetap dibutuhkan di daerah-daerah tersebut. Insentif dan moratorium izin baru di Pulau Jawa menjadi cara untuk mencapai target penetrasi internet sebesar 86% pada tahun 2030.  

Presiden Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, kerja sama antara pemerintah dan penyelenggara diperlukan agar Internet bisa merata di Indonesia. 

Dalam hal ini, pemerintah dinilai harus memberikan stimulus atau insentif kepada penyelenggara. Insentif yang ditawarkan beragam, salah satunya adalah pengurangan biaya regulasi. 

“Kenyataannya penyelenggara periferal memang ingin melakukan penetrasi. Tapi kalau tidak ada stimulus, stimulus tentu sangat sulit. Apalagi mereka sebagian besar adalah pengusaha yang levelnya masih kecil, menengah, dan belum terlalu kecil. “Sulit kalau mereka tidak ada insentif untuk menggalakkan [internet di kawasan 3T],” kata Arif dalam acara Forum Bisnis Indonesia bertajuk Pemerataan Internet di Kawasan 3T pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (Oktober). 2 Agustus 2024).

Arif pun mengkritisi gagasan internet 100 Mbps. Ia mengatakan hal ini akan sulit dicapai jika terdapat terlalu banyak Penyedia Layanan Internet (ISP) di satu wilayah atau terlalu banyak pasokan dibandingkan permintaan. 

Arif juga khawatir jumlah ISP yang padat dan tidak merata akan merugikan ekosistem internet. 

“Kualitas [internet] apa yang ingin kita capai pada 100 Mbps, atau kita harus bersaing dengan beberapa negara tetangga yang mungkin memiliki bandwidth lebih tinggi lagi? “Sulit kalau pasokan terlalu banyak sehingga kami tidak bisa menjaga kualitas,” kata Arif.

Di sisi lain, Arif mengatakan di wilayah 3T, penggunaan internet sudah mencapai 80%. Angka ini cukup baik, meski masih terdapat gap yang perlu diisi.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama karena kita berharap ke depan pemerintahan baru bisa bersama-sama membuat program, program yang benar-benar lebih kolaboratif antara pemerintah dan swasta, khususnya penyedia layanan internet,” tegasnya.

Jika melihat Speedtest Global Index yang dikutip Rabu (2/10/2024), Indonesia menempati peringkat 83 dalam rata-rata kecepatan internet seluler pada Agustus 2024. Posisinya turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan pada Agustus 2024, kecepatan unduh internet seluler di Indonesia mencapai 29,40 Mbps dengan unggahan 13,63 Mbps dan latensi 24 ms.

Di sisi lain, jika melihat rata-rata kecepatan fixed broadband, Indonesia berada di peringkat 119, naik dua tingkat dari bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, rata-rata kecepatan download fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan upload 19,37 Mbps dan latensi 8 ms.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel