Bisnis.com, Jakarta – Kebijakan terkait ojek online (ojol) dinilai perlu untuk menjaga stabilitas industri tanpa berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan perekonomian nasional.

Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai ojol telah berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri sehingga perlu perhatian pemerintah dalam bentuk peraturan khusus.

Apalagi Ojol saat ini membantu pemerintah menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian, kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (10/9/2024).

Hanif, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengatakan peran pemerintah dalam mensejahterakan Ojolin harus tetap dipertahankan dan tidak dibebani oleh perusahaan aplikasi.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui akses terhadap pelatihan dan jaminan sosial.

Hanif menambahkan, pelatihan yang diberikan pemerintah kepada para ojol tidak hanya soal mengemudi tetapi juga peningkatan keterampilan.

“Masuknya bukan pelatihan mengemudi, tapi pelatihan untuk naik kelas, agar bisa menjadi wirausaha, sehingga bisa membangun badan usaha yang baik,” ujarnya.

Akademisi Universitas Brawijaya, Budi Santoso mengatakan, hubungan ojol dengan perusahaan menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukanlah pekerja berdasarkan rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

“Yang dimaksud dengan pekerja sudah pasti adalah pekerja, baik yang bekerja maupun yang bekerja sendiri. Hasil survei kami menunjukkan saat ini 81% tukang ojek menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama,” ujarnya.

Menurutnya, para pekerja gig perlu meningkatkan keterampilannya di luar mengemudi untuk meningkatkan kemampuannya memasuki sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik.

Rani Septyarini, Peneliti Center for Economic and Legal Studies (SELIOS) menambahkan, pentingnya regulasi ojol yang tepat oleh pemerintah tentunya akan berdampak besar tidak hanya bagi para pemangku kepentingan ojol tetapi juga kesejahteraan masyarakat. . .

“Pekerja ojol berkontribusi besar terhadap ekonomi digital, transaksinya Rp900 triliun. Kita perlu memikirkan regulasi yang tepat,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA