Bisnis.com, JAKARTA – Sejauh ini, pasar calon Menteri Pekerjaan Umum (PU) belum mengerucut pada satu nama. Para pengamat khawatir posisi tersebut akan diambil alih oleh politisi.

Pasalnya, pada hari pertama (14/10/2024), tak ada teknisi Kementerian PUPR yang mendatangi rumah Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pada hari pertama, tidak ada anggota internal Kementerian PUPR yang menerima pengarahan mengenai keinginan para menteri mundur dari Hambalang.

Direktur Utama (Dirjen) Cipta Karya (CK) Diana Kusumastuti menjadi satu-satunya orang dalam yang terlihat saat pemanggilan calon wakil menteri Kementerian PUPR (kiri) di Kartanegara pada 15 Oktober 2024.

Namun Menteri PUPR Basuki Hadimiljono memberi isyarat bahwa Menteri PUPR selanjutnya adalah laki-laki. Jadi, hal ini menyoroti kemungkinan Diana tidak menduduki posisi pertama di Kementerian Urusan Publik.

Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (18/9/2024), mengatakan, “Menteri PUPR saya yakin sudah tidak asing lagi dengan Sidlakom. “Latar belakangnya adalah pekerja lapangan.”

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dan Infrastruktur Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai sejak 2020 Diana yang menjabat Direktur Jenderal CK Kementerian PUPR hanya akan menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum. .

Jika ini benar-benar terjadi, Nirwana akan menyesalinya. Pasalnya, sebagai Kementerian Teknologi, seharusnya Kementerian PUPR dipimpin langsung oleh para ahli di bidangnya masing-masing.

“Iya [Diana] Wakil Menteri membenarkan. Kalau yang duduk di sana adalah politisi, itu sangat mengganggu saya. “Siapapun presidennya, pemerintah harus bisa memilih kementerian yang dibutuhkan untuk menyingkirkan politisi,” ujarnya kepada pengusaha, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan, setidaknya ada tiga permasalahan besar yang akan menghambat kerja Kementerian PUPR ke depan jika tidak dibina oleh tenaga teknis atau ahli. Pertama, akan sulit bagi menteri terpilih untuk berintegrasi dengan internal partai karena adanya perubahan budaya. 

Kedua, meski Diana memegang jabatan wakil menteri, namun posisinya dianggap tidak berkuasa untuk mengambil keputusan dan memberi nasihat. Oleh karena itu, hal ini disebut akan menghambat kerja Kementerian Pekerjaan Umum ke depan.

Ketiga, jika Kementerian Pekerjaan Umum dikelola oleh politisi sungguhan, dikhawatirkan alokasi anggarannya tidak efisien. 

“Karena arah politik dan internalnya berbeda. Jika dana internal tersedia, dapat dipertimbangkan cara penggunaannya agar layanan dapat dilihat. Tanggung jawabnya di sini adalah mereka tidak bisa berbohong, tambahnya.

Selain itu, Andrinov A. Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) periode Oktober 2014 hingga Agustus 2015, menilai pemerintahan baru akan kesulitan menemukan sosok seperti Menteri Basuki Hadimiljono.

Oleh karena itu, ia menilai citra Basuki patut menjadi acuan menteri berikutnya dalam menjalankan Kementerian Pekerjaan Umum ke depan.

“Sulit mencari orang seperti Pak Basuki di Kementerian PUPR. Namun karakter Pak Basuki patut dijadikan acuan saat melantik Menteri PUPR besok, tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel