Bisnis.com, Jakarta – Menteri Perekonomian Susiwijono Moegiarso meyakini pemerintahan calon Presiden Prabowo Subianto akan terus memanfaatkan sektor infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian di masa depan.

Susi menjelaskan, pemerintah telah mengembangkan dua infrastruktur teknis baru melalui swasta: Hak Istimewa (HPT) dan Manajemen Pertumbuhan Perolehan Nilai Lokal (P3NK). Menurut dia, dua kebijakan baru yang diusung Prabowo itu seharusnya menyederhanakan infrastruktur pemerintah.

“Saya kira ini sejalan dengan rencana perekonomian kita ke depan. Infrastruktur akan tetap menjadi prioritas kita dalam memberikan kontribusi terhadap PDB negara, mendukung penciptaan lapangan kerja dan banyak hal lainnya,” kata Susi dalam konferensi pers. Keputusan Presiden HPT dan P3NK itu dilaksanakan di kawasan Media Batavia, Rabu (28 Agustus 2024).

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggalakkan pembangunan infrastruktur selama 10 tahun. Prabowo yakin pemerintahan Jokowi akan mengejar proyek infrastruktur.

Lebih lanjut dia mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumpulkan para pendahulunya untuk berdiskusi pada Selasa (27 Agustus 2024). Susi berpendapat, seluruh menteri koordinator sepakat mengenai pentingnya infrastruktur bagi perekonomian nasional.

Intinya masih ada dukungan untuk pembangunan infrastruktur ke depan, jelasnya.

Sebagai informasi, diskusi tersebut dihadiri oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Keuangan periode 2001 hingga 2004, Aburizal Bakrie, Menko Keuangan periode 2004 hingga 2005, dan Menko Keuangan periode Mei hingga Oktober. Presiden Tanjung 2014, Koordinator Perekonomian Sementara Sri Mulyani Indrawati pada Mei hingga Agustus 2008, dan Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada 2015-2019.

Susi juga mengatakan, pemerintah akan meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur swasta dalam pembangunan Rencana Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2025-2029 atau periode pertama pemerintahan terpilih Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pendanaan infrastruktur terus tumbuh setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin pembiayaan infrastruktur di masa depan hanya bergantung pada APBN atau APBD, karena kontribusi swasta terus meningkat.

Susi menjelaskan, dalam RPJMN tahun 2015 hingga 2019, total kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun, dengan sektor keuangan swasta mencapai Rp1.751,4 triliun (setara dengan 35,5% total pendanaan infrastruktur). Sedangkan pada RPJMN 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur secara keseluruhan sebesar Rp6.445 triliun dan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun (setara dengan 42%).

Bawahan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, belum ada angka jelas target pembiayaan infrastruktur karena tidak terpenuhinya RPJMN 2025-2029. Namun, Susi mengatakan porsi pembiayaan swasta semakin meningkat sebagaimana tren RPJMN sebelumnya.

“Saat ini kami meminta pihak swasta sebesar Rp 2.700 triliun agar tidak membebani APBN, terutama pekerjaan individu yang sudah pengadaannya.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel.