Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo mengambil langkah untuk mengembangkan rencana yang bertujuan mendorong kelas menengah kembali tumbuh.

Drajad H. Wibowo, Ketua Komite Pakar Partai Rakyat (PAN), mengatakan pemerintah baru akan menyiapkan fasilitas dunia usaha dan membuat program yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Bisnis mudah ini, salah satunya akan mengandalkan kemudahan pembiayaan perusahaan-perusahaan sektor keuangan non-bank (IKNB), seperti perusahaan keuangan peer-to-peer fintech (P2P lending) atau pinjaman online.

“Ya, crowdfunding memiliki potensi yang sangat besar. Jadi tentu akan sekuat tenaga,” kata Drajad kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Drajad menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebab, menurutnya, kunci menjaga konsumsi kelas menengah adalah menjaga pendapatannya.

Oleh karena itu, pemerintahan Pak Prabowo akan memfasilitasi perdagangan melalui berbagai deregulasi. Selain itu, belanja pemerintah akan difokuskan pada proyek-proyek yang berdampak kuat pada konsumsi, katanya.

Buku Catatan Keuangan RAPBN 2024 menyajikan data perbandingan pembiayaan sektor IKNB dan perbankan, menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada sektor IKNB masih jauh dari satu sama lain.

Pada Mei 2024, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp7.398,76 triliun, Fintech P2P lending mencapai Rp850,63 triliun, dan perusahaan pembiayaan mencapai Rp490,69 triliun.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai sektor IKNB memiliki potensi besar dalam pembiayaan UMKM yang sebagian besar berasal dari kelas menengah.

“Sektor keuangan non-bank memiliki banyak keuntungan karena akses yang lebih mudah bagi pemerintah daerah dan mitra usaha informal, persyaratan kredit yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan kesenjangan keuangan,” kata Bhima.

Namun menurutnya, pendanaan dari sektor IKNB juga memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan lembaga keuangan non-bank dalam mencari tabungan atau deposan sehingga mempengaruhi cakupan pendanaan. 

Bhima juga mencontohkan perusahaan pinjaman online yang mengenakan bunga dan denda selangit sehingga membuat peminjam kesulitan membayar kembali pinjamannya. Apalagi pinjaman online masih didominasi oleh sektor konsumer dibandingkan sektor manufaktur.

Selain itu, ia juga mengatakan agar para pelaku IKNB berhati-hati dalam memilih calon peminjam, melihat kinerja dan prospek usaha peminjam serta melakukan pemantauan secara berkala agar kredit bermasalah (NPL) dapat dikelola dengan baik.

Artinya, tidak hanya bisa mengandalkan pembiayaan non-bank, tapi juga mendorong kerja sama antar bank dengan bank lain melalui jalur, bahkan cabang bank yang menangani kredit mikro, kata Bhima. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel