Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Keuangan telah melaksanakan pembiayaan utang dari APBN sebesar Rp 438,1 triliun mulai 1 Januari hingga 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Givandono menjelaskan pemerintah menargetkan pembiayaan utang sebesar 648,1 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dikurangi pinjaman.

“Kinerja pendanaan ini on track dan kami yakin risikonya masih dalam batas terkendali,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (11 Agustus 2024). seminimal mungkin.”

Dijelaskannya, realisasi sebesar 438,1 triliun rupiah tersebut berasal dari dua sumber utang, yaitu SBN (net) 394,9 triliun rupiah dan pinjaman (net) 43,2 triliun rupiah.

Selain itu, Thomas menjelaskan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terjadi peningkatan yang jauh lebih tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi volume pembiayaan utang hanya Rp 202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini mengakui, langkah penghapusan utang dilakukan untuk mendukung arah dan tujuan APBN pada tahun 2024. 

Dia melanjutkan, pembatalan utang tahun anggaran 2024 akan mempertimbangkan prospek defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta fokus pada tren pasar keuangan.

“Dan tentunya dengan biaya dana yang efisien dan risiko yang terkelola, kami tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan penggalangan dana,” jelas Thomas.

Sementara total utang pemerintah mencapai Rp 8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara dengan 38,49% produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau dibandingkan utang pemerintah Juli 2024 sebesar Rp 8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas SBN sebesar Rp7.452,65 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.009,37 triliun.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel