Bisnis.com, Jakarta – Pengamat susu dari Universitas Padjadjaran, Rochadi Tawaf, meminta pemerintah membentuk asosiasi susu agar program pangan gratis bergizi (MBG) dikenal.

Rochadi menilai pemerintah harus mulai meningkatkan produksi sapi dalam negeri, salah satunya dengan membentuk kelompok peternakan.

Kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (11/12/2024) “Jadi sebaiknya bentuk serikat sapi perah, serikat sapi perah itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi.

Ia kemudian melanjutkan, kelompok susu bisa bekerjasama dengan Menteri Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas terkait program MBG, khususnya bidang susu. Selain itu, beberapa kelompok pemuliaan menganggap perlu untuk bergabung dalam kelompok tersebut sebagai anggota.

“Kelompok perwakilan itulah yang mengatasi konflik-konflik yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, banyak pemberitaan terkait minimnya pemerahan sapi yang dilakukan Pabrik Pengolahan Susu (IPS) di Koperasi Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, IPS sempat berhenti menerima susu dari koperasi selama beberapa waktu karena koperasi sedang mengoperasikan mesin tersebut. Saat ini IPS dituding memperbanyak impor susu yang tidak diinginkan karena harga susu impor dari seluruh dunia sedang anjlok. 

Mengomentari isu tidak minum susu dan IPS, Rochadi meminta pemerintah menerapkan undang-undang tentang patungan dan utang.

“Organisasi ini merupakan organisasi yang berfungsi dalam pengawasan, pemberian penyuluhan, pendistribusian ternak, penyediaan produk yang didirikan di sana. “Jadi harus dibentuk dulu organisasinya untuk memajukan bisnis,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengembangkan produksi susu di wilayah yang ditetapkan sebagai pusat peternakan nasional. Serta menjangkau kawasan industri baru.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan anggaran susu yang masuk dalam program pangan MBG pada tahun 2025 mencapai Rp 14 triliun.

Saat ini anggaran jumbo yang dikeluarkan setara 20% dari total anggaran rencana MBG tahun depan yakni Rp 71 triliun.

Namun, Budi mencontohkan, saat ini status koperasi susu di seluruh Indonesia memiliki kapasitas produksi susu dengan total Rp 1,5 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 12,5 triliun yang belum terserap MBG pada tahun 2025.

“Pikirkan untuk mencobanya, apakah itu berarti itu terlalu jauh?” Ini berarti produk susu harus dipermudah. Karena banyak kegagalan, kata Budi saat jumpa pers tentang Koperasi Peternakan Boyolali di Kementerian Koperasi di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Simak berita dan berita lainnya di Google News dan WA channel