Bisnis.com, Jakarta – Sejumlah praktisi dan pengamat gas meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan regulasi mandatori gas (DMO) pasar domestik sebesar 60% bagi industri dalam negeri. 

Pasalnya, kebijakan DMO dan kebijakan harga gas bumi tetap (HGBT) akan menimbulkan sentimen negatif bagi investasi gas hulu dari hulu hingga titik awal (plant’s gate) dan konsumen industri di menengah. . 

“Kalau diatur dengan skema HGBT akan menjadi masalah besar. Harga khusus ketujuh jenis industri ini juga menimbulkan masalah bagi industri lain dan rendahnya permintaan HGBT tidak menarik,” kata praktisi migas Hadi Ismoyo saat dihubungi. , Selasa (9/7/2024). 

Menurut Hadi, kebijakan HGBT tidak menarik minat kontraktor koperasi (KKKS). Akibatnya, investasi eksplorasi lapangan gas tidak ideal dalam jangka panjang. 

Bahkan, ia menyarankan pemerintah membatalkan aturan HGBT jika ingin menetapkan 60% DMO bahan bakar untuk industri dalam negeri. 

“Jika kebijakan ini diterapkan, maka ekosistem dunia usaha tidak lagi menarik. Sementara di negara lain, kini terus berbenah untuk menarik lebih banyak investor,” ujarnya. 

Senada, Pri Agung Rakhmanto, ekonom energi dan pendiri Reforminer Institute, menyarankan pemerintah membatalkan kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan bahan bakar DMO di KKKS.

Price khawatir kebijakan ini justru memperbaiki rencana investasi jangka panjang di hulu migas. 

“Hal ini akan mengirimkan sinyal yang tidak menguntungkan terhadap investasi, eksplorasi produksi dan pembangunan infrastruktur gas menengah dan dalam negeri,” kata Price. 

Di sisi lain, Price menilai pemerintah harus mendorong investasi lebih intensif dalam pembangunan infrastruktur gas dalam negeri. Dengan demikian, ketika infrastruktur lebih merata di seluruh sektor minyak dan gas (WK) yang beroperasi, harga gas di pasar domestik menjadi lebih terjangkau. 

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi melalui pengaturan harga dan menciptakan rezim harga gas yang sehat dengan menetapkan nilai nominalnya secara langsung, katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui skema yang disebut Kewajiban Pasokan Domestik atau DMO untuk 60% gas bumi untuk kebutuhan produsen dan industri ketenagalistrikan dalam negeri. 

Selain itu, kewajiban harga pasokan gas dalam negeri juga akan dibarengi dengan kebijakan HGBT yang lebih ketat mulai dari titik konversi untuk konsumen industri. 

Aturan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Pemanfaatan Dalam Negeri (RPP). Kementerian Perindustrian telah mendorong rancangan peraturan tersebut selama 2 tahun terakhir.  

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Jokowi menyetujui rancangan kebijakan di tingkat peraturan pemerintah saat rapat terbatas tentang LGBT di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (8/7/2024).

“Kabar gembira bagi kita semua, Pak Presiden menyetujui pembentukan RPP gas bumi untuk keperluan dalam negeri pada rapat kemarin,” kata Agus saat peluncuran PP Nomor 20 tentang Zonasi Industri Tahun 2024, Selasa (9/7/2024). . ).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel