Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan sedang mengerjakan sejumlah tugas sebagai syarat keanggotaan di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aylang Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas peningkatan pelayanan publik guna memastikan standar pelayanan setara dengan negara maju, sesuai standar OECD. 

“Kami berharap dalam proses ini kita bisa bekerja sama antar kementerian/lembaga, dan dengan masyarakat, termasuk Komisi Pengendalian Pencemaran,” ujarnya di akhir rapat koordinasi tim nasional OECD dan OECD. Meluncurkan. Gerbang Penerimaan, Kamis (3/10/2024). 

Pemerintah juga terus melakukan benchmark terhadap negara-negara OECD. 

Menteri Keuangan Shri Mulyani Indravati yang merupakan Wakil Ketua Tim Nasional OECD mengatakan pihaknya terus melanjutkan reformasi seperti APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan, serta reformasi tata kelola. Hukum. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). 

Makanya sebagian besar yang masuk OECD sudah masuk dalam reformasi yang kita lakukan, kata Sri Mulyani. 

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komite Pemberantasan Korupsi Nurul Gufran menegaskan tugas lembaganya mendukung masuknya keanggotaan OECD terkait perbaikan tata kelola perusahaan dan penyuapan pejabat asing. diinformasikan. 

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan di Indonesia yang mengkriminalisasi suap atau penyuapan terhadap pejabat publik asing atau internasional. 

Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) atau United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. 

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk mengkriminalisasi penyuapan terhadap sektor atau pejabat asing, yang belum ada dalam undang-undang korupsi kita,” jelasnya. 

Untuk mempercepat transparansi, alur kerja, waktu dan adopsi OECD, pemerintah telah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses masuk ke Indonesia bisa diikuti di halaman ini.

Platform https://inadigital.co.id saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan penyelesaiannya dalam tiga tahun ke depan. 

Upaya bergabung dengan OECD akan berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju pencapaian Visi Emas Indonesia 2045.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel