Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pemerintah sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk membantu pemerintah menyusun peraturan baru.

Semuel Arijani Pangerapan, Direktur Jenderal Program Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjelaskan pengembangan kecerdasan buatan diharapkan selesai pada tahun 2027.

“Mesin ini sedang kami desain, namun akan selesai pada tahun 2027,” ujarnya pada forum pertukaran digital sektor publik di Pullman Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Samuel menjelaskan, pengembangan sistem kecerdasan buatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai entitas internasional.

Kecerdasan buatan nantinya akan digunakan untuk memudahkan pemerintah menerapkan beberapa peraturan baru. Samuel mencontohkan AI nantinya akan digunakan untuk mengeksplorasi implikasi desain kebijakan yang mendalam.

“Jadi kalau pemerintah mau mengambil kebijakan, kita bisa input parameter datanya. Misalnya kita mau menaikkan pajak sebesar 12%, itu dampaknya ke perekonomian. Makanya kita ingin punya mesin ini.” Dia menambahkan.

Meski demikian, Samuel tidak memungkiri bahwa pengembangan kecerdasan buatan akan membutuhkan pengeluaran yang besar. Selain itu, biaya operasional akibat penggunaan kecerdasan buatan di masa depan juga akan sangat tinggi. Karena penerapan kecerdasan buatan, konsumsi listrik menjadi tinggi.

Pada saat yang sama, nilai pengembangan AI ditentukan oleh banyak faktor. Pertama karena memerlukan pembangunan menara 5G sebagai infrastruktur dasar agar kecerdasan buatan dapat diakses secara merata.

Kedua, proses transformasi digital juga akan memakan waktu yang lama, terutama terkait evolusi bisnis menuju migrasi komunitas.

Ketiga, pemerintah juga akan melakukan penelitian mendalam dan penelitian keamanan data dalam penggunaan kecerdasan buatan.

“Karena digital, risiko keamanan terbesar adalah keamanan data,” tutupnya.

Temukan berita dan berita lainnya di Google News dan WA Channel