Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah akan menguji produk bahan bakar minyak (BBM) baru dengan kandungan sulfur rendah pada 17 Agustus 2024. 

Bahan bakar tersebut kemudian dicampur dengan biofuel atau BBN untuk menurunkan kandungan sulfur seminimal mungkin dan setara dengan standar acuan Euro IV saat ini atau kandungan sulfur 50 bagian per juta (ppm). 

“Kami mencoba mencampurkan bahan-bahan yang benar-benar dapat mengurangi kandungan belerang.” Saat ini kita masih di angka 500 ppm, menurut standar EuroV harusnya kurang dari 50 ppm,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arefin Tasrif saat ditemui Kementerian ESDM di Jakarta. , Jumat (7/12/2024). 

Namun kata Arifin, kementeriannya masih menunggu selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balakappan untuk meningkatkan kapasitas produksi gas sulfur rendah. 

“Tapi kilang kita di Balakappan belum selesai,” ujarnya. 

Saat dikonfirmasi mengenai proyek tersebut, VP Corporate Communications Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya sedang dalam proses meluncurkan produk bahan bakar rendah sulfur tersebut. 

“Untuk gas sulfur rendah sekarang sedang diterapkan, sebenarnya sudah ada pedoman pemerintah yang baik mengenai hal itu,” kata Fajr saat dihubungi, Jumat (12/7/2024). 

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran gas bersubsidi yang belum mencapai target. 

Menteri Kelautan dan Investasi (Manco Maravis) Luhut Bansar Panjitan mengatakan pembatasan akan dimulai pada 17 Agustus 2024. 

Hal ini dilaksanakan pemerintah sebagai upaya mendorong penyaluran subsidi tepat sasaran. PT Pertamina (Persero) pun bersiap menerapkan kebijakan tersebut.

 “Pemberian subsidi yang tidak tepat, kini sedang dipersiapkan oleh Pertamina. “Harapannya tanggal 17 Agustus sudah bisa kita mulai, yang mana mereka tidak berhak mendapat subsidi, bisa kita kurangi,” ujarnya dalam postingan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7). /). 2024).

Dia mengatakan, defisit anggaran dan penerimaan negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir tahun 2024, seiring dengan peningkatan belanja negara, sedangkan pendapatan negara berpotensi meningkat.

Sekadar informasi, defisit APBN akhir tahun diperkirakan sebesar Rp609,7 triliun atau setara 2,7% PDB. Perkiraan defisit tersebut melampaui target sebelumnya sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel