Bisnis.com, JAKARTA – Pemadaman listrik yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN) membuat proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo semakin rumit. Pemerintah bertujuan mengefisienkan pengelolaan data dengan membangun data center dan mempercayakan terlebih dahulu data yang ada kepada Telkom. 

Pusat data usulan pemerintah masih dalam tahap pembangunan. Alhasil, pemerintah terus mempercayakan pegawai berbagai lembaga dan kementerian kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM). Sayangnya data center sempat down selama 3 hari dan tidak kunjung pulih. 

Pada Juni 2023, Direktur Jenderal Aplikasi Komputer Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan mengatakan pemerintah sedang berupaya membangun Pusat Data Nasional (PDN). 

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), pria yang akrab disapa Semmy ini menyampaikan, pembangunan PDN tersebut merupakan upaya mengefektifkan pengelolaan data center yang saat ini tersebar di 2.700 data center. Setiap instansi pemerintah telah menyiapkan fasilitas data center masing-masing untuk menghindari pemborosan. 

Dengan pusat data nasional, server pemerintah dapat ditempatkan di PDN.

“Kami melakukan penilaian. Semua organisasi berlomba-lomba mempersiapkan komputerisasi dan digitalisasi, yang pada akhirnya menyiapkan ruang server untuk menjadi data center. “Oleh karena itu, Kominfo menyederhanakan sistem ini menjadi satu data center,” ujarnya. 

Sambil menunggu penyelesaian pembangunan PDN, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan PDN Sementara yang bekerja sama dengan Telkom. PDNS juga digunakan oleh puluhan kementerian dan ratusan pemerintah daerah. 

“Dari segi pemanfaatannya ada 75 kementerian dan lembaga, 20 provinsi, 169 kabupaten, dan 59 kota yang menggunakannya,” ujarnya. 

Pada tahun 2020, mantan Wali Kota Solo ini menilai perkembangan data center di Indonesia akan membawa banyak manfaat bagi startup lokal yang masih banyak menggunakan data center di luar negeri.

Lebih lanjut, PDN dinilai dapat mengajak pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google untuk menanamkan modal dan mengembangkan pusat data di Indonesia.

Proyek kolaborasi tersebut kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Prancis dengan nilai kontrak sebesar 164,6 juta euro atau setara Rp 2,59 triliun. Ini akan mengikuti standar Tier-4 internasional dan memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, penyimpanan 40 petabyte, dan 200 TB. dari ingatan.

Pembangunan Pusat Data Nasional pertama di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Namun hingga saat ini pemerintah masih menggunakan fasilitas sementara berbasis cloud.

Hal ini kemudian diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE).

Bersamaan dengan PDN yang masih dalam proses pengembangan, Kominfo menghadirkan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah dan Kementerian/Lembaga. 

Harapannya, proses migrasi pusat data instansi pemerintah dapat berjalan secara bertahap.

Sementara itu, PDN untuk sementara memiliki sumber daya atau layanan seperti Government Cloud Computing, integrasi dan konsolidasi data center dari organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) hingga PDN.

Selain itu, platform berpemilik dan perangkat lunak sumber terbuka juga tersedia untuk mendukung penerapan aplikasi SPBE umum atau khusus dan untuk menyediakan teknologi yang mendukung big data dan kecerdasan buatan untuk IPPD.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel