Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah akan mendirikan Pusat Data Nasional (PDN) di dua lokasi, Batam dan Ibu Kota Kepulauan (IKN). Pembangunan kedua PTN ini akan dilakukan setelah selesainya PTN 1 di Chikarang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhugam) Hadi Janto mengatakan pemerintah saat ini sedang membangun PDN di Sikarang dan progresnya mencapai 83%. Nantinya, proyek PDN 1 akan diluncurkan pada tahun 2026.

Untuk PDN Chikarang, pemerintah akan membuka sistem dengan kapasitas mendekati level 4. Selain itu, akan ada cadangan data cermin. Hal serupa juga dilakukan PDN di Batam.

“Di Batam akan menjadi PDN 2, dan kita akan membentuk PDN di IKN, sehingga setelah tahun 2026 akan ada PDN cadangan yang berjenjang di tiga lokasi. Senin (23 September 2024) “Ada cermin, ada awan, ada cold base,” kata Hadi di Senayan, Jakarta, saat ditemui di kampus DPR.

Selain itu, Hadi mengatakan kementerian/lembaga harus memiliki kekuatan cadangan yang independen. Jadi, jika terjadi situasi yang tidak terduga, pemerintah sudah memiliki cadangan data dari mirror, cloud, cold site, backup independen, dll.

“Ke depan kalau ada yang tidak beres, kita bisa mencegah keruntuhan seperti kejadian PDNS 2 di Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan per 15 September 2024, pembangunan infrastruktur PDN 1 Cikarang sudah mencapai 83%, jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Vamenkominfo) Nesar Patria. Target bisa beroperasi pada tahun 2026.

“Tahap pertama adalah infrastruktur. Kemudian di bidang IT. Kalau di bidang IT, bisa dilaksanakan tahun depan, sehingga bisa berjalan dengan baik pada tahun 2026,” kata Nesar.

Namun Nesar menjelaskan, proyek PDN 1 di Chikarang akan berfungsi dan beroperasi pada tahun depan. PDN I berkapasitas 20 megawatt (MW) berlokasi di Greenland International Industrial Center di Deltamas, Sikarang dan mencakup area seluas kurang lebih 15.994 meter persegi.

Seiring dengan pembangunan PDN 1, Nesar mengatakan proyek PDN 2 dan PDN 3 saat ini dikerjakan secara bersamaan. “[PDN 2 dan PDN 3 dibuat bersamaan], dan sedang berjalan. Pertama PDN 2, lalu PDN 3,” jelasnya.

Nesar menjelaskan, pembangunan PTN 1 melibatkan Badan Jaringan dan Kriptozoologi Nasional (PSSN), khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan perancangan keamanan jaringan. Padahal, lanjutnya, pertemuan dan diskusi dengan BSSN sudah berlangsung sejak tahun 2023.

Sedangkan untuk PDN 2, spesifikasi konstruksinya mirip dengan PDN 1.

Namun, diakuinya, terdapat permasalahan di lapangan di PDN 2, khususnya protes sosial akibat debit air hujan yang merusak terumbu karang di pantai sekitar akibat lumpur dan lumpur.

Dia menambahkan: “Untuk alasan ini kami bekerja sama dengan pengelola wilayah untuk memasang sisipan dolken untuk mendukung sistem drainase sementara, pengumpul sedimen, dan dinding tanah sementara, yang kemudian harus diselesaikan pada tahap kedua.”

Terkait kebutuhan anggaran, Nezar mengungkapkan masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum bisa mendukung operasional PDN.

Nesar mengatakan, untuk pembangunan PDN 1, kekurangan anggaran, keterbatasan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), serta tidak terbayarnya biaya internet dan jaringan listrik dapat membuat PDN 1 tidak dapat beroperasi sesuai target. “Selanjutnya, kabupaten tidak membayar biaya lingkungan hidup, air, limbah, dan pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Pembangunan PDN 2 juga menghadapi kendala yang sama. “Sehingga proses pelaksanaan pembangunan akan tertunda dari yang direncanakan,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel