Bisnis.com, Jakarta – Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan ingin mendatangkan dokter dari luar negeri untuk menutupi kekurangan dokter dan spesialis di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertentangan dan pertentangan dari para dokter. 

Tak lama setelah berita tersebut tersiar, Bodi Santoso, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Irlandia, menyatakan penolakannya terhadap keputusan tersebut. Profesor karena aksi protesnya. Bodi Santoso dipecat dari jabatannya sebagai Ketua FK Unair. 

Berdasarkan argumen tersebut, Mohamed Adeeb Khamidi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) pun turut memberikan sambutan. PB IDI mengatakan, hal tersebut bukan untuk menafikan kehadiran dokter asing, melainkan karena banyak permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah terlebih dahulu. 

“Masalahnya bukan dokter-dokter di Indonesia yang tidak menerima dokter asing, karena memang tidak bisa kita hindari. Tapi yang harus didorong adalah pemerintah harus mengapresiasi dokter-dokter Indonesia. konferensi pada Selasa (9/7/2013). 

Saat ini, kata Dr Adib, yang harus dilakukan pemerintah dan seluruh mitra adalah melakukan kajian yang kuat terhadap manajemen tenaga medis di Indonesia. 

Soal kebutuhan dokter asing, kalau kita sudah punya undang-undang dalam negeri untuk melindungi masyarakat Indonesia, tidak ada alasan bagi kita dokter Indonesia. Tidak ada masalah karena kita siap bersaing dengan dokter asing, ujarnya. 

Menurut PB IDI selama ini banyak upaya dan kerjasama internasional yang dilakukan secara internasional sehingga tidak ada masalah dengan peluang bekerja sama dengan dokter di luar negeri. 

Ia juga menegaskan, kehadiran dokter asing jangan dianggap sebagai persaingan, melainkan bagaimana pemerintah bisa mempercepat pengelolaan tenaga medisnya di dalam negeri.  

Dokter. Adib kembali menegaskan, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kredit lebih kepada dokter di Indonesia. 

“Karena masih banyak permasalahan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang belum terselesaikan, pelaksanaan di daerah masih sulit, teman-teman di daerah harusnya ada insentif, dan sebagainya karena kurangnya tenaga ahli. Oleh karena itu, permasalahan ini “harus diselesaikan sebelum kita dapat mengembangkan solusi terhadap emosi yang kita hadapi.”

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel