Bisnis.com, Jakarta – Para ekonom menilai rencana “kasar” penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada kabinet masa depan Prabowo-Gibran menimbulkan kontradiksi. WHO

Bagaimana bisa, Prabowo ingin melakukan debirokratisasi dan deregulasi untuk mempercepat proses perizinan. Namun, setelah itu, jumlah kementerian disebut bertambah dari saat ini 34 menjadi 46. WHO

Bhim Yudhishthira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (SELIOS), yakin skema Prabowo-Gibran hanya berisiko mempersulit koordinasi dan tumpang tindih dengan peraturan di masa depan. WHO

Birokrasi harus cukup untuk memaksimalkan gaya kerja para direktur jenderal kementerian dan departemen yang ada, katanya. 10/11/2024) kepada Bisnis.

Ia berpendapat bahwa birokrasi harus tipis dan keputusan harus diambil dengan cepat. Pada saat yang sama, peraturan yang disusun harus berkualitas dan melibatkan partisipasi organisasi dunia usaha dan masyarakat. WHO

Oleh karena itu, ketika peraturan dikeluarkan, banyak rantai birokrasi yang bisa dipotong. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan Online Single Submission (OSS) di tingkat pusat dan daerah. WHO

“Jadi permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan menambah K/L karena terlalu kontradiktif dan membutuhkan biaya yang terlalu besar,” lanjutnya. WHO

Bhim mencontohkan UU Cipta Kerja yang ketentuannya beragam, namun kualitasnya rendah dan partisipasinya kurang berarti. Dampaknya adalah hambatan birokrasi dan ketidakpastian birokrasi. WHO

Salah satunya adalah peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang perhitungan upahnya selalu berubah setiap tahunnya. Sebaliknya, pelaku korporasi memerlukan kepastian upah. WHO

Dalam kesempatan lain, anggota panitia ahli TKN Prabowo-Gibran Darajad Wibowo mengatakan, dorongan pihak swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya, sektor swasta seringkali terhambat oleh regulasi dan birokrasi. WHO

“Birokrasi kita terlalu membengkak dan setiap unit birokrasi pasti ingin membuat aturan dan izin,” ujarnya, Rabu (10/9/2024) pada Dialog Kebijakan Masa Depan Indonesia yang diadakan di Hotel Meridian, dengan tujuan akhir pemerintahan, birokrasi. dan deregulasi.”

Dragazad menegaskan, sebagaimana disebutkan dalam Ashtasita ketujuh, Pravo mempunyai cita-cita untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. WHO

“Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa ditambah? Kementerian dan lembaga katanya ditambah. Secara internal, kita ingin kementerian dan lembaga didebirokratisasi dan diregulasi satu per satu agar sektor swasta bisa maju lebih cepat.”

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel