Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut turun 50,5 persen dibandingkan batasan TA 2024 yakni Rp 149,74 triliun. Sedangkan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN), nominalnya relatif kecil. 

Alhasil, kontribusi PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun, kata Muhammad Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR.

“Angkanya [IKN] di anggaran PUPR 2025 Rp 4,13 triliun, kita belum tahu setelah itu akan ditambah lagi,” ujarnya, Jumat (16/8/16/8/) di Jakarta mengadakan konferensi pers RAPBN. ). 2024).

Zainal Fatah mengumumkan, pembuatan anggaran sebesar Rp4,13 triliun akan digunakan untuk proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, serta penyelesaian Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran pengembangan IKN Kementerian PUPR berbeda jauh dengan keadaan pada tahun 2024. Di sini Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada tahun 2024.

Zainal menegaskan, pagu anggaran mini kerap muncul pada masa pergantian pemerintahan. Diakuinya pula, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda dengan saat pemerintahan Presiden Jokowi menjabat. 

Hal ini terjadi karena merupakan bagian dari proses adaptasi terhadap program prioritas pemerintahan baru. Tahun ini, presiden dan wakil presiden terpilih menjadikan program ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas.

“Tahun depan, 2025, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp75,63 triliun. Kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi.” Tentu saja kami akan mengantisipasi dan mendukung keinginan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel