Bisnis.com, Jakarta – Belum ada kata terlambat, inilah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan. program.

Program Makan Siang Sekolah Nasional AS, yang dikenal sebagai Program Makan Siang Sekolah Nasional (NSLP), dimulai pada tahun 1946. Skema makan siang telah diterapkan di India sejak tahun 1995. Demikian pula dengan Program Gizi Nasional Sant. (PNNS) telah menyediakan makanan bergizi di Perancis sejak tahun 2001.

Tindakan segera Presiden terpilih yang segera mendorong MBG menjadi program andalan pemerintah (quick win) akan menghasilkan pengesahan UU APBN 2025 pada rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 September 2024. telah tercermin. Bahkan lebih mudah lagi pelaksanaan program BMG pada tahun pertama pemerintahan baru.

Alokasi anggaran program MBG direncanakan sebesar Rp 71 triliun dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar, namun juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di seluruh Indonesia.

Program quick win yang disiapkan Presiden baru terpilih Prabowo Subianto ternyata tidak hanya terkait MBG saja, tapi juga di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Dalam hal program kesehatan, program ini akan membantu 52,2 juta orang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen untuk memeriksa penyakit serius. Selain itu, akan dilakukan pembangunan rumah sakit (RS) yang lengkap dan berkualitas di wilayah tersebut, terutama peningkatan rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C di wilayah tersebut beserta infrastruktur dan peralatan medisnya.

Begitu pula di bidang pendidikan, termasuk melakukan renovasi sekolah untuk memperbaiki kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Program tersebut meliputi renovasi ruang kelas, perabotan dan fasilitas sanitasi di setiap sekolah. Program ini juga akan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah lainnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga masih membangun sekolah terpadu yang baik. Program tersebut bertujuan untuk membangun secara fisik empat sekolah unggul. Kami berharap program ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak lokal Indonesia.

Sementara itu, Program Ketahanan Pangan Nasional sedang membangun dapur pangan yang terpadu dan terpadu, mulai dari tingkat nasional, daerah, dan desa.

Selain menyasar petani, program bakar pangan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas lahan pertanian dengan memperkuat 80.000 hektar lahan pertanian dan memperluas atau menciptakan sawah seluas 150.000 hektar. Kami berharap program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan bangsa.

Dari empat program Quick Win yang dicanangkan Presiden terpilih, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebutuhan dasar manusia, pangan bergizi, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Apabila keempat kebutuhan pokok tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun akibatnya, hasil, keluaran dan dampak yang dihasilkan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses panjang yang seringkali terhenti di tengah jalan. Mempertahankan harapan akan kemanusiaan Indonesia yang unggul

Selama hampir dua dekade pemerintahan pemerintah, fokus pembangunan selalu tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik berskala besar. Pada tahun 2011 hingga 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

MP3EI merupakan arah strategis untuk mempercepat dan memperluas pembangunan perekonomian Indonesia untuk jangka waktu 15 tahun (2011-2025). Kemudian pada era Presiden Joko Widodo muncul istilah Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Rencana Strategis Nasional (NSP). Seluruh kebijakan utama beliau selama 20 tahun menjabat selalu fokus pada pembangunan infrastruktur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dua dekade terakhir telah terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, viaduct, kereta api berkecepatan tinggi, bandara dan infrastruktur lainnya. Namun pembangunan terutama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan pangan.

Hampir seluruh indikator pemeringkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Faktanya, negara ini mulai tertinggal dibandingkan rekan-rekannya dalam beberapa hal. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi bonus demografi yang harus dimanfaatkan.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dibuktikan dengan hasil indeks human capital (HCI) dan indeks pembangunan manusia (HDI). Pada tahun 2022, HCI Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 174 negara. Sedangkan pada IPM 2023, Indonesia berada di peringkat 114 dari 189 negara. Bahkan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya dalam hal HCI dan HDI.

Begitu pula dengan hasil Program for International Student Assessment (PISA). PISA adalah survei yang dilakukan setiap tiga tahun oleh OECD, yang mengukur kinerja akademik siswa berusia 15 tahun di suatu negara, termasuk membaca, matematika, dan literasi sains.

Fitur ini memungkinkan kita mengukur seberapa cepat suatu negara dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi di masa depan. Pada hasil PISA 2022, peringkat Indonesia terus merosot dengan rata-rata skor masih di bawah 400. Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Indonesia hanya mempunyai status lebih tinggi dibandingkan Filipina.

Persoalan kualitas sumber daya manusia akan terus menjadi persoalan serius bagi pemerintahan baru. Data 135,3 juta pekerja menunjukkan 38,8 persen di antaranya berpendidikan kurang dari SD. Yang lebih menyedihkan lagi, data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun di Indonesia yang tidak bekerja atau tidak bersekolah (not in work, education or training/NEET). rakyat.

Angka tersebut mewakili 22,25 persen dari total populasi pemuda Indonesia. Inilah salah satu alasan mengapa PDB tetap berada di angka 5%. Padahal, sejak 2009, pemerintah mengalokasikan 20 persen belanja APBN untuk pendidikan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sepertinya menyadari kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir. Untuk mengambil langkah berani dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus memulainya dari hal paling mendasar dan mendasar. Asupan zat gizi pada masa kehamilan, menyusui, bayi, dan anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Hasil yang diharapkan juga mempunyai implikasi jangka panjang, sehingga pilihan investasi SDM memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang. Prabowo membangun kekuatannya dengan mulai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebuah warisan yang akan menopang harapan Indonesia untuk menghasilkan generasi yang lebih baik.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel