Bisnis.com, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada 19 September 2024.

Tentu saja hal ini menjadi kabar baik dan angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelaku usaha. Berbagai spekulasi yang mengemuka terkait proses dan status transfer APBN yang hingga saat ini masih menjadi misteri, terjawab dengan jelas.

Arsitektur APBN tahun 2025 dirancang untuk mendukung transisi agar APBN dapat berfungsi secara efektif dengan tetap sehat dan dapat diandalkan. Berbagai program prioritas yang selama ini memberikan manfaat nyata kepada masyarakat masih terus berjalan, diperkuat dengan beberapa program unggulan, al. Program pangan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rehabilitasi sekolah, sekolah menengah atas, dan dapur pangan nasional. Tentu kita bersyukur dengan semua ini, kita berharap mempunyai modal yang kuat untuk menghadapi dinamika perekonomian ke depan.

Saat ini, perekonomian global masih dipengaruhi oleh ancaman ketidakpastian yang besar, terutama ketegangan geopolitik yang terus meningkat, perlambatan ekonomi Tiongkok, krisis di Amerika Serikat dan Eropa, fragmentasi dan proteksionisme yang terjadi kemudian, gangguan rantai pasokan, ketidakstabilan harga komoditas, menekankan. Tentang inflasi, suku bunga dan nilai tukar.

Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi tetap tangguh, didukung oleh kuatnya daya beli dan terkendalinya inflasi melalui kebijakan fiskal yang responsif dan dapat diprediksi. Neraca perdagangan mencakup porsi yang masih surplus akibat aliran hilir.

Kinerja fiskal menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan penerimaan negara, dengan neraca primer mengalami surplus untuk pertama kalinya sejak tahun 2012 dan defisit pengendalian yang semakin besar pada rasio utang sebesar 1,61% terhadap PDB (2023). 39,21 persen terhadap PDB (2023).

Dalam pelaksanaan APBN 2024 akan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang sangat dinamis, volatilitas harga komoditas, dan berbagai agenda pembangunan yang perlu dikelola dengan lebih baik. Untuk memastikan APBN tetap kredibel dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global, upaya-upaya berikut dilakukan.

Pertama, meningkatkan peran shock-absorbing APBN untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, disiplin pengelolaan fiskal untuk mengendalikan defisit di bawah 3% PDB, menjaga utang dalam batas terkendali, dan mendorong penerbitan SBN yang oportunistik. Ketiga, memperkuat kerja sama kebijakan keuangan, moneter, dan sektor keuangan.

APBN tahun 2025 dirancang untuk mendukung keberlanjutan, ketahanan, dan kecepatan sehingga transisi dapat berjalan efektif dengan tetap menjaga APBN berkelanjutan.

Mempertimbangkan berbagai kompleksitas tantangan yang dihadapi dengan perkembangan saat ini dan fokus pada prospek perekonomian ke depan, pemerintah menyepakati asumsi dasar makro tahun anggaran 2025 dalam APBN bersama DPR RI. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%; Inflasi terkendali sebesar 2,5%; Nilai tukar rupee adalah Rp 16.000/US$; suku bunga SBN 10 tahun 7,0%; ICP menyetujui US$82 per barel; dan setuju untuk membawa minyak sebesar 605.000 barel per hari dan gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak.

Untuk itu, APBN 2025 dirancang untuk menjaga “keberlanjutan, inklusivitas, dan stabilitas”. “Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan mengantisipasi ketidakpastian, mewujudkan kesejahteraan dan berbagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahun anggaran 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga stabilitas APBN, memperkuat momentum pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. APBN dirancang untuk mendukung transisi agar berjalan efektif. Menjaga keberlanjutan reformasi struktural yang telah dilakukan selama ini dan memastikan kebijakan moneter tetap sehat dan kredibel dalam jangka menengah dan panjang;

APBN 2025 yang sehat, kredibel, dan efektif diharapkan menjadi landasan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kesehatan keuangan memerlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong pembiayaan yang lebih banyak, lebih baik, lebih bijaksana dan inovatif. Penerimaan negara mulai membaik dengan tetap menjaga iklim investasi yang diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun, terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Belanja Kementerian/Agenda (K/L) pada tahun 2025 sebesar Rp 1.160,1 triliun, termasuk konsolidasi program prioritas dan penguatan program utama pemerintahan baru. Rinciannya, Makanan Gizi Gratis (MBG) Rp 71 triliun, Rehabilitasi Sekolah Rp 20 triliun, SMA Rp 2 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pengobatan TBC Rp 8 triliun, Penyimpanan Pangan Nasional Rp 15 triliun, 1 rumah sakit standar 8 triliun .

Transfer ke daerah (TKD) yang disepakati sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk memperkuat koordinasi dan koordinasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan biaya produksi, memperkuat kekuatan perpajakan daerah, dan mempercepat konvergensi antarprovinsi. Defisit APBN tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau nominal Rp616,2 triliun, pembiayaan utang diperkirakan sebesar Rp775,9 triliun yang akan dikelola secara prudent dan efisien dengan pengendalian risiko dalam batas terkendali.

Komitmen bersama ini merupakan kontribusi kuat untuk mewujudkan APBN 2025 yang sehat dan efektif guna memperlancar kelancaran transisi sehingga menjadi modal kuat untuk membangun Indonesia yang progresif, adil, dan sejahtera sejalan dengan visi Indonesia Emas 2025.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel