Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, terkait penolakan program Tapera, pihaknya tidak menemukan adanya kendala pada kegiatan yang dilakukan operator program, BP Tapera.

“Yang terjadi di masyarakat, kalau masyarakat tahu manfaat Tapera bagus, saya yakin [tidak akan ada penolakan]. Kalau bisa, anak kecil pun bisa didaftarkan jadi investor,” kata Yeka di kantor BP Tapera. , Senin (10/6/2024).

Pasalnya, tambah Yeka, manfaat program Tapera kurang begitu baik. Oleh karena itu, ia yakin masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut secara efektif.

“Kalau perlu berhemat Rp 100.000 – Rp 200.000 masih bisa,” ujarnya.

Di sisi lain, Yeka juga memuji cara kerja BP Tapera yang merespon cepat laporan masyarakat mengenai pemberian tabungan dari peserta Bapertarum.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Ombudsman mencatat terdapat 17 laporan pada periode 2021 hingga saat ini ketika BP Tapera selesai dibangun.

Menanggapi hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengaku bingung dengan pernyataan Yeka.

Menurutnya, Ombudsman RI harusnya berpihak pada masyarakat, termasuk buruh, termasuk perselisihan pendirian Tapera.

“Sangat meresahkan jika peran ombudsman tidak berpihak pada buruh. Seharusnya ombudsman mengetahui situasi buruh saat ini yang sangat sulit,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Andi Gani dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap pemberlakuan Tapera yang wajib bagi seluruh pekerja.

“Kami tetap menolak keras. Keputusan saja ke Tapera,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan buruh akan terus melakukan aksi unjuk rasa yang semakin besar jika pemerintah tidak segera membatalkan program Tapera.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 tentang perubahan PP No. 25/2020 tentang Penggunaan Dana Perumahan Rakyat.

“Kalau ini tidak dihilangkan, akan banyak kejadian di Indonesia dan berdampak pada banyak orang,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui massa aksi di Patung Kuda Monas, Kamis (6/6). / 2024) terpengaruh. ).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel